Desakan ini muncul akibat berulangnya keluhan terkait pengelolaan oleh pihak ketiga, terutama soal penetapan tarif masuk dan biaya parkir yang dinilai tidak sesuai dengan aturan dalam peraturan daerah.
“Kalau dikelola pihak luar, tarifnya sering tidak sesuai aturan. Ujungnya pengunjung yang dirugikan,” ujar Rafly, warga Kerinci.
Tarif Tinggi, Fasilitas Minim
Selain warga, keluhan juga disampaikan oleh para pengunjung yang menilai biaya wisata di sejumlah lokasi tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia. Harga tiket masuk dan parkir dianggap cukup tinggi, sementara sarana pendukung masih kurang memadai.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak pada citra pariwisata Kerinci, terutama saat momen libur panjang seperti Lebaran yang biasanya menjadi puncak kunjungan wisatawan.
“Biaya cukup mahal, tapi fasilitasnya belum memadai. Ini yang membuat pengunjung kecewa,” kata Frans, wisatawan asal .
Situasi tersebut tidak hanya memengaruhi kenyamanan wisatawan, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat yang menilai pengelolaan wisata belum berjalan optimal.
Dorongan Tingkatkan PAD
Warga menilai, jika pengelolaan dilakukan langsung oleh pemerintah daerah, potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata akan lebih besar. Dana tersebut bisa dialokasikan kembali untuk pengembangan destinasi, termasuk perbaikan infrastruktur dan penambahan fasilitas.
“Kalau dikelola pemerintah, hasilnya bisa kembali ke daerah untuk memperbaiki fasilitas wisata,” ujar warga lainnya.
Sebagai perbandingan, masyarakat menyoroti pengelolaan wisata di yang dinilai lebih tertata, dengan tarif yang transparan serta sebanding dengan kualitas layanan.
Pengelolaan yang profesional dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing pariwisata daerah. Kesesuaian antara biaya dan layanan diyakini mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
Di sisi lain, peran pemerintah daerah dianggap penting dalam menjaga standar pelayanan tetap terkontrol. Minimnya pengawasan terhadap pihak ketiga dinilai berpotensi membuka celah praktik yang tidak sesuai aturan.
Dengan meningkatnya sorotan publik, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Kerinci segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan wisata. Momentum libur Lebaran dinilai menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki tata kelola pariwisata agar lebih tertata, nyaman, dan ramah bagi pengunjung.
