Baca Juga
Portalandalas.com - Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana untuk pemulihan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir di sejumlah wilayah Sumatera berada di kisaran Rp70 triliun hingga Rp74 triliun. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa angka tersebut lebih besar dibandingkan estimasi awal sebesar Rp51,8 triliun yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dody menjelaskan, usulan anggaran tersebut masih berupa rencana awal yang harus dituangkan dalam rencana induk. Dokumen tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kepala Bappenas untuk ditelaah sebelum akhirnya mendapat persetujuan dari Dewan Pengarah. “Sebenarnya proposal awalnya berkisar Rp70 triliun sampai Rp74 triliun. Namun sesuai ketentuan, kami harus menyusun rencana induk terlebih dahulu untuk direview oleh Kepala Bappenas dan selanjutnya disetujui Dewan Pengarah,” ujar Dody saat media briefing di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (16/01/2026).
Ia menambahkan, Dewan Pengarah melibatkan berbagai unsur, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), serta sejumlah kementerian terkait. Setelah rencana induk tersebut disahkan, barulah pemerintah mengajukan permohonan anggaran kepada Menteri Keuangan.
“Saat ini surat pengajuan sedang kami siapkan karena rencana induknya sudah rampung,” kata Dody. Menurutnya, meningkatnya kebutuhan anggaran dibandingkan perhitungan awal dipicu oleh adanya tambahan pekerjaan, khususnya pembangunan sabo dam atau check dam baru. Infrastruktur ini dinilai krusial untuk mengendalikan aliran sedimen, kayu, serta material banjir dari wilayah hulu.
“Kenapa naik dari Rp51 triliun? Karena ada penambahan pembangunan sabo dam baru. Apalagi peristiwa longsor di Gayo Luwes kemarin menjadi peringatan bagi saya untuk membangun beberapa sabo dam atau check dam agar air dan sedimen tidak langsung mengalir ke Tamiang,” jelasnya. Dody menyebutkan, rencana pembangunan sabo dam akan tersebar di sejumlah provinsi terdampak, dengan estimasi 18 hingga 20 titik di Sumatera Barat, sekitar 30 titik di Aceh, dan sekitar 20 titik di Sumatera Utara.
Terkait waktu pemulihan pascabencana, Dody memperkirakan proses tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang. Menurutnya, penyelesaian paling cepat membutuhkan waktu sekitar dua tahun, meski dalam proposal kepada Menteri Bappenas dirancang hingga tiga tahun. Tahapan pemulihan akan dibagi dalam skala prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan fokus utama memastikan seluruh infrastruktur dasar dapat kembali berfungsi secara optimal secepat mungkin.
“Prioritasnya berbeda-beda antara Bina Marga dan Sumber Daya Air. Yang paling utama adalah seluruh infrastruktur dasar bisa segera berfungsi maksimal,” ujarnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa sejumlah pekerjaan fisik memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pembangunan check dam, penanganan ruas Tarutung–Sibolga, hingga perbaikan Jalan Tol Lembah Anai diperkirakan membutuhkan waktu antara satu hingga dua tahun.
Sementara itu, AHY menyampaikan bahwa jumlah rumah yang terdampak kerusakan di tiga provinsi mencapai 238.783 unit. Aceh menjadi wilayah dengan jumlah kerusakan terbanyak, yakni 208.693 unit, disusul Sumatera Utara sebanyak 24.294 unit dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit. Kondisi tersebut menuntut alokasi dana khusus untuk pembangunan dan perbaikan rumah warga yang diperkirakan mencapai Rp8,2 triliun.
“Kita dapat menghitung, setidaknya estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah keluarga terdampak berada di kisaran Rp8,2 triliun,” ujar AHY, Kamis (15/01/2026). Ia menekankan bahwa keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada kecepatan mobilisasi logistik dan alat berat, serta koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
