Sungai Penuh – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Alfin–Azhar, menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum KAMMI KRC–SPN menilai, hingga kini belum terlihat perubahan signifikan yang dirasakan langsung oleh warga.
Menurutnya, alih-alih menghadirkan terobosan baru, pemerintahan saat ini justru masih menyisakan sejumlah catatan perbaikan yang belum jelas kapan akan diselesaikan.
“Kami melihat belum ada lompatan berarti. Yang ada justru persoalan lama yang terus berulang tanpa kepastian penyelesaian,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Salah satu sorotan utama adalah pelayanan di RSUD MHAT. KAMMI menilai pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah itu masih menuai keluhan masyarakat. Bahkan, persoalan terbaru yang mencuat dinilai menjadi alarm keras bagi pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan.
“Rumah sakit adalah wajah pelayanan publik. Jika di sektor ini saja masih banyak catatan, maka wajar publik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan,” tegasnya.
Selain itu, persoalan sampah juga dinilai belum tertangani secara optimal. Tumpukan sampah masih mudah ditemukan di sejumlah sudut Kota Sungai Penuh. Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan lingkungan.
KAMMI juga menyoroti kondisi jalan di depan Gedung Nasional yang hingga kini belum jelas arah penanganannya. Jalan tersebut disebut membahayakan pengguna jalan karena kerusakan yang belum diperbaiki secara maksimal.
“Ini kawasan strategis dan ramai dilalui masyarakat. Kalau dibiarkan berlarut-larut, tentu sangat berisiko bagi keselamatan pengguna jalan,” katanya.
Masalah lain yang turut menjadi perhatian adalah penataan parkir yang dinilai semrawut serta dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah titik. KAMMI meminta pemerintah kota tidak tutup mata terhadap persoalan ini, karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kepercayaan publik.
Dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Alfin–Azhar, KAMMI mendorong agar pemerintah kota segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD terkait, serta menyusun langkah konkret dan terukur untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai bentuk kontrol dan kepedulian. Masyarakat menunggu bukti, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Sungai Penuh terkait sejumlah catatan yang disampaikan KAMMI tersebut.
