Baca Juga
Portalandalas.com - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 Juni 2025 yang menolak permohonan kasasi Sulpani terkait sengketa pemberhentiannya dari DPRD Tanjung Jabung Timur menegaskan satu kepastian hukum yang sulit dibantah. Mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai Amanat Nasional (PAN) terbukti tidak dijalankan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan tersebut belum dapat diperiksa karena tahapan di Mahkamah Partai PAN tidak ditempuh lebih dulu.
Putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Mahkamah Agung tidak masuk pada penilaian substansi mengenai sah atau tidaknya pemecatan, melainkan menyoroti cacat prosedural dalam tata kelola internal partai. Dalam sistem hukum kepartaian, Mahkamah Partai merupakan jalur wajib penyelesaian konflik. Ketika mekanisme ini diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya satu perkara, melainkan legitimasi dan tertib organisasi partai itu sendiri.
Secara struktural, DPW PAN Provinsi Jambi memiliki mandat pembinaan, pengawasan, sekaligus memfasilitasi penyelesaian konflik antar kader. Fakta bahwa sengketa ini langsung bergulir ke pengadilan umum dan berakhir dengan penolakan hingga tingkat kasasi menunjukkan bahwa mekanisme internal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, kepemimpinan Ketua DPW PAN Jambi, Al Haris, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab struktural atas tersendatnya jalur internal yang diwajibkan oleh hukum.
Implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung ini sangat terang dan tidak membuka ruang penafsiran ganda. DPP PAN bersama DPD PAN Tanjung Jabung Timur secara sah dapat melanjutkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) melalui DPRD dengan menetapkan Musbakoh sebagai pengganti Sulpani. Proses tersebut kini memiliki legitimasi yudisial tertinggi, sehingga secara hukum tertutup kemungkinan munculnya gugatan perdata serupa.
Namun demikian, di tengah kepastian hukum tersebut, muncul persoalan administratif dan etika publik. Selama proses PAW belum sepenuhnya rampung, Sulpani masih tercatat sebagai anggota DPRD Tanjung Jabung Timur dan tetap menerima gaji serta fasilitas yang bersumber dari anggaran daerah. Situasi ini bukan semata persoalan individu, melainkan dampak langsung dari konflik internal partai yang dibiarkan berlarut-larut.
Dengan kata lain, negara tetap menanggung beban keuangan, sementara partai gagal menyelesaikan mekanisme internalnya secara tepat waktu. Konsekuensi dari kelambanan ini akhirnya ditanggung oleh publik, bukan oleh struktur partai. Preseden semacam ini berbahaya bagi demokrasi, karena menunjukkan bahwa buruknya manajemen partai politik dapat bermuara pada pemborosan uang rakyat.
Putusan Mahkamah Agung tersebut sekaligus menutup ruang bagi narasi pembelaan politik maupun retorika lainnya. Dokumen yudisial negara telah menegaskan bahwa jalur yang diwajibkan undang-undang tidak dijalankan. Dari Jambi, publik nasional patut menjadikan kasus ini sebagai peringatan serius: ketika mekanisme internal partai gagal berfungsi, yang menjadi korban bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga keuangan negara.
Dalam negara hukum, putusan pengadilan merupakan fakta objektif yang tidak dapat disangkal. Fakta itu kini terbuka jelas. PAN di Jambi sedang berhadapan dengan persoalan serius dalam tata kelola organisasi, dan selama persoalan tersebut tidak dibenahi, konsekuensi finansialnya akan terus ditanggung oleh rakyat.
