Baca Juga
Portalandalas.com - Permasalahan dugaan lemahnya sistem digital Bank Jambi yang sempat membuat nasabah cemas akibat insiden hilangnya saldo beberapa hari lalu, kini turut disuarakan hingga ke Mabes Polri. Dewan Pimpinan Pusat LSM Peduli Pemantau Anggaran Negara (Mappan) meminta Kapolri agar menginstruksikan Kabareskrim dan jajaran Kortas Tipidkor Bareskrim Polri untuk turun tangan melakukan penyelidikan, Senin (2/3/26).
Dalam aksi orasinya, Sekjen DPP LSM Mappan, Hadi Prabowo, menyoroti dugaan lemahnya sistem keamanan digital Bank Jambi yang menyebabkan sejumlah nasabah kehilangan saldo dengan nominal bervariasi antara Rp17 juta hingga Rp24 juta. Situasi tersebut, menurutnya, semakin diperburuk oleh lumpuhnya sistem layanan Bank Jambi sejak 22 Februari hingga saat ini.
“Berdasarkan hasil audit BPK, ada anggaran sekitar Rp58 miliar yang telah dialokasikan Bank Jambi untuk pemeliharaan serta pengadaan software dan hardware. Namun faktanya, sistem justru bobol dan dana nasabah hilang,” ujar Hadi Prabowo saat menyampaikan orasinya.
Di sisi lain, Gubernur Jambi Al Haris selaku pemegang saham pengendali Bank Jambi dinilai kurang serius menyikapi persoalan tersebut. Hal itu dikaitkan dengan pernyataan bahwa dana nasabah akan dikembalikan, serta klaim mengenai dividen Bank Jambi tahun 2025 yang disebut mencapai lebih dari Rp320 miliar.
Memasuki sepekan setelah dugaan serangan siber terjadi, layanan digital dan mesin ATM Bank Jambi masih mengalami gangguan. Lebih lanjut, pihak manajemen dinilai belum memberikan penjelasan terbuka terkait total kerugian yang ditimbulkan akibat insiden tersebut.
“Jangan sampai Gubernur sebagai pemegang saham pengendali bertindak sepihak, misalnya dengan mengarahkan dana dividen untuk menutup kerugian nasabah,” tegas Hadi Prabowo.
LSM Mappan juga menilai kondisi yang tengah terjadi di internal Bank Jambi mencerminkan adanya kelalaian serta ketidakberesan dalam tata kelola. Sorotan turut diarahkan kepada Direktur Bank Jambi, Khairul Suhairi, sebagai pimpinan tertinggi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank 9 Jambi). Situasi itu, menurut mereka, diperparah oleh sikap pemegang saham pengendali.
Karena itu, Hadi Prabowo—yang akrab disapa Bowo—mendesak Bareskrim Polri untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Bank Jambi. Ia meminta agar aparat memastikan apakah kejadian tersebut murni akibat serangan siber, atau terdapat unsur tindak pidana perbankan maupun dugaan korupsi.
“Ini harus dibuka terang-benderang. Apakah murni serangan siber, atau ada unsur pidana perbankan dan korupsi. Yang jelas, ini persoalan besar yang melibatkan pihak-pihak penting di Provinsi Jambi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jambi, Khairul Suhairi, saat dihubungi awak media melalui pesan WhatsApp, belum memberikan tanggapan hingga berita ini dipublikasikan.
