Baca Juga
Portalandalas.com - Pemerintah Provinsi Jambi berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia, Pemprov Jambi meraih opini kualitas tertinggi tanpa adanya temuan maladministrasi.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ombudsman RI kepada Gubernur Jambi Al Haris di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026. Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Ombudsman menilai Pemprov Jambi secara konsisten menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penilaian tersebut mencakup aspek kepatuhan terhadap prosedur, upaya pencegahan maladministrasi, serta kualitas tata kelola pelayanan publik.
Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. “Penghargaan ini harus terus dijaga. Penilaian ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Jambi akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penataan ASN dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Pemprov Jambi menyatakan capaian ini akan dijadikan sebagai pijakan untuk memperkuat integritas serta profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik ke depan.
