Portalandalas.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk memperluas jumlah penerima manfaat sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menargetkan program ini menjangkau hingga 82,9 juta penerima, dengan fokus utama pada ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun. Sasaran tersebut diharapkan mampu menjadi solusi dalam menekan angka stunting di Indonesia. Meski demikian, di balik target ambisius itu muncul kekhawatiran bahwa perluasan cakupan belum sepenuhnya dibarengi dengan kesiapan layanan kesehatan primer, integrasi sistem layanan, serta pengawasan keamanan pangan yang memadai.
Dosen dan peneliti Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (KKLP) FK-KMK UGM, dr. Fitriana Murriya Ekawati, Ph.D., menilai bahwa MBG yang menyasar ibu hamil dan balita usia 0–2 tahun memiliki potensi besar sebagai pintu masuk penguatan layanan pemenuhan gizi secara berkelanjutan. Namun, ia menekankan pentingnya integrasi program ini dengan layanan kesehatan ibu dan anak yang telah berjalan, seperti pemeriksaan kehamilan, perawatan pascamelahirkan, hingga pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu. Menurutnya, jika dikelola secara terpadu, MBG tidak hanya meningkatkan asupan gizi, tetapi juga memperkuat upaya promotif dan preventif kesehatan, dengan layanan primer berperan sebagai koordinator utama kesehatan keluarga, Kamis (22/1).
Ia menjelaskan bahwa intervensi gizi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan merupakan faktor kunci dalam upaya menurunkan prevalensi stunting. Masa ini sangat menentukan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta fungsi metabolisme anak yang dampaknya dapat dirasakan hingga dewasa. Kekurangan gizi pada fase ini, lanjutnya, berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan jangka panjang, mulai dari stunting, gangguan kognitif, hingga meningkatnya risiko penyakit tidak menular di kemudian hari.
Menurutnya, perluasan MBG yang kini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0–2 tahun menunjukkan adanya pergeseran pendekatan kebijakan gizi pemerintah. Jika sebelumnya intervensi lebih terbatas pada pemberian makanan tambahan atau suplemen bagi kelompok tertentu, kini pemerintah berupaya memastikan kecukupan gizi secara lebih menyeluruh pada fase kehidupan yang paling krusial. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada detail implementasi di lapangan. Program harus berjalan secara integratif, berkesinambungan, dan saling mendukung dengan intervensi lain, seperti perbaikan sanitasi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta praktik pengasuhan dan pemberian makan yang tepat di tingkat keluarga dan masyarakat.
Dari sisi kesiapan sistem, dr. Fitriana menilai keterlibatan layanan kesehatan primer dalam pelaksanaan MBG saat ini masih belum merata di setiap wilayah. Kasus keracunan makanan MBG yang terjadi pada 2025 menjadi sinyal bahwa aspek keamanan pangan perlu mendapat perhatian serius, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Dalam konteks ini, layanan kesehatan primer memiliki posisi strategis sebagai garda mitigasi risiko, melalui kolaborasi lintas sektor, edukasi keluarga, hingga deteksi dini kejadian yang tidak diharapkan. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan primer serta integrasi dengan sistem surveilans keamanan pangan dinilai penting agar kelompok rentan benar-benar terlindungi dan kesehatannya dapat dipantau secara berkelanjutan melalui Puskesmas.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur hanya dari penurunan angka stunting. Indikator lain yang juga krusial mencakup perbaikan status gizi dan kesehatan ibu, penurunan angka anemia, peningkatan praktik ASI eksklusif dan pemberian MPASI yang tepat, serta meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan primer oleh keluarga. Selain indikator hasil, proses dan mutu pelaksanaan program juga harus menjadi perhatian, seperti terjaminnya keamanan pangan tanpa kejadian keracunan, kepatuhan terhadap standar SPPG, serta meningkatnya literasi gizi di tingkat keluarga. Pendekatan ini, menurutnya, sejalan dengan prinsip pengukuran kinerja layanan kesehatan yang menitikberatkan pada mutu dan keselamatan, bukan sekadar output.
Agar MBG tidak berhenti sebagai program bantuan pangan semata, ia merekomendasikan penguatan integrasi dengan sistem kesehatan primer dan pendekatan berbasis keluarga. Program ini perlu diposisikan sebagai bagian dari paket intervensi promotif dan preventif yang terhubung dengan layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi, serta pemantauan keluarga berisiko. Pelibatan kader, penguatan kapasitas tenaga kesehatan primer, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi berkelanjutan dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga dan sistem kesehatan primer. Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan mampu mendorong kemandirian keluarga dalam menjaga kesehatan jangka panjang.
Ia juga menegaskan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap peran layanan kesehatan primer, mulai dari tahap perencanaan hingga siklus pelaksanaan MBG. Tenaga kesehatan primer di Puskesmas, menurutnya, memiliki data penting seperti riwayat anemia, hipertensi dalam kehamilan, hingga gangguan tumbuh kembang anak, yang dapat dimanfaatkan untuk personalisasi intervensi MBG. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, kualitas pelaksanaan program dapat terus dijaga. “Program ini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga pemenuhan gizi memerlukan sinergi berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan,” pungkasnya.
