Portalandalas.com - Sungai Penuh – Aliansi organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, terdiri dari HMI, KAMMI, PMII, dan IMM, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Sungai Penuh pada Selasa (10/3/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kritik dan kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai sedang dihadapi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah, khususnya di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Ratusan mahasiswa terlihat memadati halaman kantor legislatif dengan membawa spanduk, poster, serta menyuarakan berbagai tuntutan melalui pengeras suara. Mereka secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti kondisi demokrasi, penegakan hukum, hingga persoalan lingkungan dan pelayanan publik di daerah.
Dalam press rilis yang dibacakan oleh perwakilan mahasiswa, disebutkan bahwa Indonesia, khususnya wilayah Kerinci–Sungai Penuh, saat ini berada dalam situasi yang penuh tantangan. Mahasiswa menilai kehidupan demokrasi yang seharusnya berjalan sehat dan terbuka justru diwarnai berbagai persoalan yang mengkhawatirkan.
Menurut mereka, fenomena pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, tindakan represif aparat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum menjadi tanda bahwa demokrasi sedang menghadapi ujian serius.
Selain itu, kondisi tersebut dinilai semakin berat dengan adanya ketimpangan sosial yang semakin melebar, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat kecil, serta minimnya kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Apa yang terjadi hari ini tidak bisa terus dibiarkan. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan menjaga nadi demokrasi,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Mahasiswa: Aksi sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Demokrasi
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa.
Cipayung Plus Kerinci dan Kota Sungai Penuh menyebutkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dinilai semakin nyata di tengah masyarakat.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam ketika ruang kebebasan sipil semakin sempit, serta ketika hukum dinilai tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
“Aksi ini adalah suara rakyat yang selama ini diabaikan. Kami hadir untuk mengingatkan pemerintah dan aparat bahwa keadilan harus ditegakkan,” tegas mereka dalam pernyataan sikap.
Delapan Tuntutan Disampaikan ke DPRD
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan poin tuntutan utama yang mereka minta untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Tuntutan pertama berkaitan dengan restorasi institusi kepolisian. Mahasiswa meminta agar aparat kepolisian menghentikan tindakan represif yang berpotensi menyebabkan korban di masyarakat.
Selain itu, mereka juga menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal dan narkoba di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Mahasiswa juga mengangkat isu meningkatnya angka kriminalitas, seperti kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan aksi begal yang meresahkan masyarakat.
Tuntutan kedua berkaitan dengan isu global, yakni seruan agar konflik antara Amerika Serikat dan Iran dihentikan demi mewujudkan perdamaian dunia.
Mahasiswa menilai konflik antarnegara hanya akan memperburuk stabilitas global dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat internasional.
Efisiensi Anggaran dan Pendidikan Jadi Sorotan
Pada tuntutan ketiga, mahasiswa menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Mereka khawatir kebijakan tersebut berpotensi mengurangi kualitas pendidikan jika tidak dikelola dengan tepat.
Selanjutnya, pada tuntutan keempat, mahasiswa menyoroti persoalan pendangkalan sungai akibat aktivitas galian C.
Menurut mereka, aktivitas pertambangan yang tidak sesuai prosedur dapat merusak lingkungan dan meningkatkan risiko bencana. Oleh karena itu, mereka meminta aparat berwenang untuk mengusut tuntas serta menutup aktivitas galian C ilegal yang tidak memenuhi standar operasional.
Evaluasi Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
Mahasiswa juga meminta adanya evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
Hal ini menyusul fenomena menurunnya minat siswa untuk mendaftar di sekolah-sekolah negeri yang berada di bawah pengelolaan dinas tersebut.
Menurut mahasiswa, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah.
Persoalan Tata Kelola Kota
Isu tata kelola kota juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Mahasiswa menilai masih banyak persoalan yang perlu dibenahi, seperti hak pejalan kaki di trotoar yang sering terabaikan serta maraknya parkir liar yang mengganggu kenyamanan masyarakat.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan tarif parkir yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
Mahasiswa juga menyoroti penutupan jalan lintas provinsi yang dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas masyarakat.
Di sisi lain, mereka meminta pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Isu Lingkungan dan Tempat Pembuangan Akhir
Persoalan lingkungan menjadi salah satu isu utama yang disoroti dalam aksi tersebut.
Mahasiswa mempertanyakan keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di kawasan ketinggian.
Menurut mereka, lokasi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, termasuk ancaman terhadap sumber air bersih masyarakat.
Mahasiswa juga meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan terkait izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari lokasi pembuangan tersebut.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah kota untuk menghentikan aktivitas pembuangan sampah di kawasan ketinggian yang dinilai berisiko terhadap lingkungan.
Mahasiswa Soroti Lapangan Kerja dan Kesejahteraan
Tuntutan terakhir berkaitan dengan pertanggungjawaban pemimpin daerah terhadap masyarakat Kota Sungai Penuh.
Mahasiswa menilai bahwa minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu persoalan serius yang harus segera diatasi.
Selain itu, mereka juga menyoroti aspek kesejahteraan masyarakat yang dinilai masih perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Menurut mereka, pemimpin daerah harus mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Akan Dikawal Selama 3x24 Jam
Di akhir pernyataan sikapnya, mahasiswa menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang mereka sampaikan tidak hanya sekadar untuk didengar.
Mereka berharap tuntutan tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara nyata oleh pihak-pihak yang berwenang.
Sebagai bentuk keseriusan, mahasiswa juga menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal perkembangan tuntutan tersebut selama tiga kali dua puluh empat jam ke depan.
“Kami berharap seluruh tuntutan ini tidak berhenti pada dialog semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata oleh pihak terkait,” ujar perwakilan mahasiswa dalam penutup pernyataan sikap.
Aksi demonstrasi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan mendapat perhatian dari berbagai pihak yang berada di sekitar Kantor DPRD Kota Sungai Penuh. Mahasiswa berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam memperbaiki berbagai persoalan yang ada.
