Portalandalas.com - Kasus kecurangan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah menimbulkan gelombang kontroversi yang panjang. Dua kepala sekolah, yang diidentifikasi dengan inisial A dan RN, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal ini oleh Polda Sumatera Utara. Namun, langkah-langkah hukum selanjutnya mengenai mereka masih menimbulkan pertanyaan besar, terutama karena keduanya belum ditahan.
Kasus ini menjadi sorotan publik setelah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menerima keluhan dari sejumlah guru honorer di Kabupaten Langkat, yang merasa bahwa proses seleksi PPPK di daerah tersebut tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada Januari 2024, LBH Medan mengajukan laporan ke Propam Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolda Sumut Komjen Agung Setya Imam Effendi dan Dirreskrimsus Kombes Andry Setyawan.
Menurut Irvan Saputra, Direktur LBH Medan, pihaknya menduga adanya perlakuan istimewa yang diberikan kepada dua kepala sekolah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lebih lanjut, Irvan mengkritik Polda Sumut karena belum menetapkan aktor intelektual di balik skandal PPPK ini sebagai tersangka, sementara proses hukum terhadap kepala sekolah tersangka masih mengalami kebuntuan.
Kasus ini tidak hanya menyoroti potensi pelanggaran hukum dalam proses seleksi PPPK, tetapi juga mengangkat isu tentang keadilan dan integritas di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. LBH Medan bersama dengan para guru honorer menilai bahwa tindakan Polda Sumut, yang tidak memberikan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Polda Sumut dihadapkan pada tuntutan untuk menjalankan proses hukum dengan transparan dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keputusan untuk tidak menahan dua kepala sekolah tersangka menimbulkan kekhawatiran akan adanya upaya untuk melindungi pejabat-pejabat yang terlibat dalam skandal ini. Hal ini tentu saja berpotensi merusak citra kepolisian sebagai lembaga yang harusnya menjunjung tinggi keadilan dan integritas.
Kasus kecurangan dalam seleksi PPPK di Langkat juga memiliki dampak yang signifikan dalam ranah sosial dan politik. Di satu sisi, masyarakat menuntut agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan tanpa memandang kedudukan sosial atau politik dari pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, kontroversi ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh keterlibatan atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu dalam proses seleksi aparatur sipil negara.
Politisi lokal dan nasional juga turut memberikan respons terhadap kasus ini, dengan beberapa pihak menyerukan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut aktif dalam memastikan integritas proses seleksi PPPK di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil, termasuk LSM dan media massa, juga menjadi krusial dalam mengawal agar kasus seperti ini tidak terulang di masa depan.
Dalam upaya untuk mengatasi kontroversi ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, Polda Sumut perlu menegakkan aturan hukum dengan tegas, termasuk memberikan penjelasan yang memadai kepada publik tentang perkembangan terkini dalam kasus ini. Kedua, Propam Mabes Polri sebagai lembaga pengawas internal di Kepolisian RI harus melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh petinggi kepolisian yang terlibat.
Selain itu, perlu juga ada peningkatan kapasitas dan integritas dalam proses seleksi PPPK di semua tingkatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian PANRB harus memastikan bahwa seluruh proses seleksi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan meritokrasi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap whistleblower atau pengadu yang melaporkan praktik-praktik korupsi atau kecurangan juga harus diperkuat.
Kasus kecurangan seleksi PPPK di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi dalam membangun sistem pelayanan publik yang bersih dan transparan. Implikasi sosial, politik, dan hukum dari kasus ini menuntut respons yang komprehensif dari semua pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dengan menjaga prinsip-prinsip keadilan dan integritas, diharapkan kasus seperti ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem tata kelola yang lebih baik di masa depan.
