Forum ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan petani, pemerintah daerah, serta pihak BUMN sektor pangan untuk membahas persoalan pertanian secara terbuka, terutama terkait distribusi pupuk bersubsidi.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa rembuk tani menjadi sarana penting untuk menyerap langsung aspirasi petani di lapangan.
Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan reformasi dalam tata kelola distribusi pupuk agar lebih sederhana dan tidak berbelit. Sistem penyaluran kini dimulai dari penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh petani, kemudian diteruskan ke pemerintah hingga ke PT Pupuk Indonesia untuk proses distribusi.
“Alurnya sekarang lebih jelas, dari petani ke pemerintah lalu ke Pupuk Indonesia, dan kembali lagi ke petani. Jadi lebih efektif,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa stok pupuk di Provinsi Jambi dalam kondisi aman. Jika masih terjadi keterlambatan distribusi, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor teknis penyaluran, bukan karena kekurangan pasokan.
Melalui forum ini, pemerintah berharap berbagai kendala yang dihadapi petani dapat segera ditangani, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
