Baca Juga
Portalandalas.com - Kerinci – Ketidakpastian tengah dirasakan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Selama tiga bulan terakhir, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi salah satu sumber pendapatan para pegawai disebut belum juga dicairkan.
Kondisi ini dikabarkan berkaitan dengan usulan penambahan tunjangan baru dari sejumlah dinas yang belum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga berdampak pada proses pencairan skema yang sebelumnya berjalan.
Hingga pertengahan April 2026, keresahan di kalangan ASN disebut semakin terasa. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa usulan tunjangan tambahan tersebut dinilai belum sesuai dengan regulasi terkait kemampuan keuangan daerah. Akibatnya, pencairan hak pegawai ikut tertunda.
Aktivis Kerinci, Edward P, menyampaikan kritik terhadap situasi tersebut. Menurut informasi yang ia terima, lebih dari 3.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kerinci disebut belum menerima TPP selama satu kuartal.
Ia menilai persoalan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada kebutuhan hidup para ASN dan keluarganya. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebijakan baru dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Sorotan publik kini mengarah kepada Bupati Kerinci Monadi dan Wakil Bupati Murison. Keduanya dinilai perlu segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, terutama menyangkut penyesuaian kemampuan keuangan daerah yang disebut menjadi kendala utama.
Belum adanya kepastian mengenai jadwal pencairan TPP memunculkan penilaian bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi kepada pegawai agar situasi tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.
Hingga informasi ini beredar, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Sekretariat Daerah maupun instansi pengelola keuangan daerah Kabupaten Kerinci mengenai langkah konkret untuk menyelesaikan hambatan tersebut.
Persoalan ini menjadi tantangan penting bagi kepemimpinan daerah untuk menunjukkan kemampuan dalam menata birokrasi, menjaga stabilitas internal pemerintahan, serta memberikan kepastian kepada ribuan ASN yang menanti hak mereka.
sumber : https://jambicyber.id/2026/04/17/dapur-asn-kerinci-tak-lagi-mengepul-tiga-bulan-tanpa-tpp-demi-ambisi-tunjangan-baru-yang-kandas
