Portalandalas.com - Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kerinci menjadi prioritas utama dalam anggaran 2026. Langkah ini merupakan implementasi nyata dari komitmen Gubernur Jambi dalam menanggapi aspirasi masyarakat terkait kemudahan akses wilayah.
Plt. Kepala UPTD Workshop dan Peralatan (WDP) Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muhammad Naufal Afandi, S.T., menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menuntaskan persiapan akhir sebelum memulai pekerjaan di lapangan.
“Kami sangat memahami keinginan masyarakat Kerinci. Saat ini kami berada di tahap persiapan akhir, termasuk mobilisasi alat berat dan penyiapan material, untuk memastikan kualitas perbaikan jalan optimal,” ujar Naufal dalam keterangannya, Senin (30/03/2026).
Naufal menambahkan, tim teknis telah menyelesaikan survei lokasi untuk mendata titik-titik jalan yang rusak. Selain itu, Dinas PUTR Provinsi Jambi terus melakukan koordinasi intensif dengan Bupati Kerinci dan Dinas PU Kabupaten Kerinci agar pengerjaan di lapangan berjalan lancar.
Upaya percepatan ini ditujukan untuk memulihkan jalur distribusi hasil pertanian yang selama ini terhambat. Dengan kondisi jalan yang baik, biaya logistik diharapkan turun dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat kembali meningkat.
“Kami bekerja maksimal agar perbaikan jalan segera terealisasi. Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sangat kami harapkan agar proses di lapangan tidak menemui hambatan,” tambahnya.
Berdasarkan data teknis, rencana perbaikan di Desa Ranah Pemetik akan mengikuti jadwal ketat mulai bulan depan:
Minggu I April 2026: Penyelesaian administrasi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Minggu II April 2026: Pemeriksaan akhir armada di workshop
Minggu III April 2026: Mobilisasi alat berat menuju lokasi di Kabupaten Kerinci
Minggu IV April 2026: Penempatan material dan proses perataan jalan
Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan proyek ini dapat segera meningkatkan mobilitas warga sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pelosok daerah.

