Baca Juga
Portalandalas.com - Kondisi integritas birokrasi di Kabupaten Kerinci dinilai tengah berada pada titik yang memprihatinkan. Hal ini mencuat setelah beredarnya video Bupati Kerinci, Monadi, beberapa waktu lalu yang diduga memuat pernyataan kontroversial terkait praktik gratifikasi. Video tersebut memicu gelombang desakan dari berbagai pihak agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan menelusuri persoalan tersebut.
Aktivis Kerinci, Yolan, secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap sikap pemimpin daerah tersebut. Ia menilai, pernyataan bupati yang terkesan membenarkan adanya pungutan tidak resmi dalam proses pelayanan administrasi merupakan sisi kelam dalam birokrasi yang tidak seharusnya dibiarkan.
Menurut Yolan, persoalan ini tidak hanya terjadi di tingkat kecamatan. Ia mengaku menerima informasi dari sumber internal yang menyebutkan bahwa praktik “uang pelicin” diduga sudah lama berlangsung dan bahkan disebut-sebut menjadi budaya di sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci selama bertahun-tahun.
“Saya menerima laporan melalui panggilan WhatsApp pada pukul 22.03 WIB dari seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menyampaikan bahwa hampir setiap urusan agar berjalan lancar harus disertai dengan ‘amplop di bawah meja’,” ungkap Yolan pada Minggu (8/3/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik tersebut diduga terjadi di sejumlah dinas yang tergolong strategis di lingkup Pemkab Kerinci, di antaranya Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), dan beberapa dinas lainnya.
Lebih lanjut, disebutkan bahwa besaran uang yang diminta untuk memperlancar urusan administrasi bervariasi, tergantung pada tingkat urgensi persoalan yang dihadapi. Untuk urusan yang tergolong penting, oknum diduga mematok biaya berkisar antara Rp3 juta hingga Rp5 juta. Sementara untuk kasus yang dinilai lebih mendesak atau bermasalah dari tingkat bawah, nominalnya bahkan disebut bisa mencapai puluhan juta rupiah.
“Ini bukan sekadar soal besarnya nominal, tetapi menunjukkan adanya kerusakan dalam sistem birokrasi. Tidak heran jika Bupati Kerinci secara terbuka menyinggung hal tersebut, karena bisa jadi praktik seperti ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa di kalangan pimpinan,” tegas Yolan.
Atas kondisi tersebut, Yolan mendesak pihak kepolisian dan kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dengan menindaklanjuti bukti video yang beredar serta laporan dari masyarakat. Menurutnya, jika praktik gratifikasi seperti ini terus dibiarkan, maka akan semakin merugikan masyarakat Kerinci dan mencoreng citra aparatur sipil negara.
Hingga berita ini dipublikasikan, Pemerintah Kabupaten Kerinci belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan oleh aktivis tersebut mengenai dugaan praktik pungutan liar yang disebut-sebut terjadi secara sistemik di sejumlah dinas.
sumber : https://jambicyber.id/2026/03/08/kerinci-memanas-aktivis-kuliti-gurita-pungli-di-lingkaran-bupati-monadi-desak-aph-turun
