Menurutnya, upaya reformasi tidak hanya berfokus pada satu lembaga, melainkan mencakup seluruh institusi negara yang memiliki peran dalam penegakan hukum. Ia menyebut transformasi bangsa harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum.
Dalam pernyataannya saat berdialog dengan sejumlah tokoh dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, menekankan bahwa keberadaan lembaga hukum yang profesional dan berintegritas merupakan syarat utama bagi terciptanya negara yang kuat.
Ia juga menegaskan pentingnya supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam membangun negara yang berhasil.
Presiden memastikan tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk jika dilakukan oleh aparat negara. Ia mengingatkan bahwa tindakan segelintir oknum dapat merusak citra institusi secara keseluruhan.
Dalam proses pembenahan tersebut, pemerintah akan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada masing-masing lembaga untuk melakukan evaluasi dan perbaikan internal. Namun, jika tidak ada perubahan signifikan, langkah tegas akan diambil.
Selain itu, Presiden turut menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik ilegal seperti pertambangan tanpa izin yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat terkait.
Ia menegaskan bahwa penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru, dan pemerintah telah mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah pejabat tinggi sebelumnya.
