Baca Juga
Portalandalas.com - Pemerintah Indonesia mempresentasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam sebuah kegiatan tambahan yang digelar di sela-sela Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) ke-61 di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss, pada Kamis, 12 Maret 2026.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menyampaikan bahwa hingga Maret 2026 program MBG telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat. “Program ini mencakup anak-anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui melalui lebih dari 24.000 fasilitas layanan yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Manan dalam keterangan resminya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara sampingan (side event) yang diselenggarakan pemerintah Indonesia dengan tema “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia: Investasi Berbasis Hak Asasi Manusia” di Jenewa pada Kamis, 12 Maret 2026.
Menurut Manan, program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi generasi saat ini maupun generasi mendatang. Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi serta kualitas proses belajar di sekolah.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa program ini diharapkan memberikan dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi melalui terciptanya generasi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.
Ia juga mengklaim bahwa pelaksanaan MBG turut memberikan dampak ekonomi dengan membuka lebih dari satu juta lapangan pekerjaan. Program ini juga melibatkan sekitar 35.000 pemasok bahan pangan, termasuk koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, program MBG memiliki peran penting dalam upaya pemajuan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta standar hidup yang layak.
Acara side event tersebut juga menghadirkan sejumlah panelis internasional, di antaranya perwakilan dari Food and Agriculture Organization (FAO), World Food Programme (WFP), serta perwakilan tetap dari Perancis, Kuba, dan Finlandia untuk PBB di Jenewa.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara serta organisasi masyarakat sipil yang mengikuti diskusi mengenai penguatan hak atas pangan sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
