Baca Juga
Portalandalas.com - Harga minyak global kembali menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dan mulai memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal Indonesia. Pada awal pekan ini, harga minyak mentah jenis Brent tercatat melonjak lebih dari 3 persen hingga menembus angka 116 dolar AS per barel, mendekati level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Lonjakan tersebut tidak lepas dari memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran turut mendorong kenaikan harga energi dunia sekaligus meningkatkan ketidakpastian terhadap pasokan minyak global.
Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menilai kondisi ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Pasalnya, asumsi harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN tersebut hanya dipatok sekitar 82 dolar AS per barel.
Ia menjelaskan, apabila harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel dalam jangka waktu yang cukup lama, maka tekanan terhadap APBN akan semakin besar. Hal ini disebabkan oleh skema subsidi energi yang dirancang berdasarkan asumsi harga yang jauh lebih rendah.
Pemerintah sendiri telah menetapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun untuk tahun 2026, yang mencakup subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Namun demikian, jumlah tersebut berpotensi meningkat tajam jika tren kenaikan harga energi global terus berlanjut.
Bahkan, menurut Noviardi, total subsidi energi bisa membengkak hingga mencapai Rp400 triliun apabila harga minyak tidak segera mengalami penurunan dan penyaluran subsidi tidak tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut akan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Anggaran yang semestinya digunakan untuk pembangunan berisiko terserap untuk menahan lonjakan harga energi.
Selain itu, potensi gangguan di Selat Hormuz turut menjadi perhatian serius. Jalur tersebut merupakan salah satu rute utama distribusi minyak dan gas dunia yang menyumbang sekitar 20 persen pasokan global. Jika terjadi gangguan, dunia bisa kehilangan hingga 13–14 juta barel minyak per hari.
Menurutnya, situasi ini dapat memicu krisis energi global yang akan sangat berdampak bagi negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dinilai semakin memperbesar risiko tersebut. Saat ini, impor LPG nasional mencapai sekitar 6,9 juta ton dari total kebutuhan 8,7 juta ton. Selain itu, impor minyak mentah dan BBM olahan masih menjadi penopang utama kebutuhan energi dalam negeri.
Noviardi menegaskan bahwa selama Indonesia belum mencapai kemandirian energi, setiap gejolak di kawasan Timur Tengah akan langsung berdampak pada kondisi ekonomi nasional, mulai dari APBN, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga daya beli masyarakat.
Ia juga menyoroti dampak lanjutan dari kenaikan harga minyak terhadap sektor logistik dan harga kebutuhan pokok. Meningkatnya biaya transportasi berpotensi mendorong inflasi, terutama di wilayah luar Pulau Jawa yang memiliki biaya distribusi lebih tinggi.
Jika harga BBM ikut naik, maka harga berbagai kebutuhan pokok seperti beras, cabai, hingga tarif angkutan juga berpotensi meningkat secara bersamaan.
Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu segera mengambil langkah antisipatif, seperti memperkuat cadangan energi nasional, melakukan diversifikasi sumber impor, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memastikan distribusi energi dan pangan tetap berjalan lancar.
Ia menekankan bahwa respons cepat sangat diperlukan. Jika konflik terus berlanjut dan harga minyak tetap tinggi, tekanan terhadap perekonomian Indonesia berpotensi menjadi lebih berat dibandingkan krisis-krisis sebelumnya.
