Baca Juga
Portalandalas.com - SUNGAIPENUH – Hingga kini, pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan Dana Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun anggaran 2022–2024. Hal ini terjadi meskipun perkara tersebut sudah naik status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Dalam proses pengusutan kasus ini, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa sekitar 200 dokumen, empat perangkat elektronik, serta satu unit brankas yang diduga berkaitan dengan penggunaan anggaran.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai proses penanganan perkara tersebut terkesan berjalan lambat. Publik pun mendorong agar penyidik segera memanggil pihak ketiga yang diduga menjadi rekanan dalam kegiatan pengadaan. Langkah itu dianggap penting untuk memperjelas alur penggunaan anggaran sekaligus mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut.
“Penyidik seharusnya juga memanggil pihak ketiga yang menjadi rekanan pengadaan untuk dimintai keterangan. Ini penting agar proses penyidikan berlangsung transparan dan semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban,” ungkap salah seorang sumber yang mengetahui persoalan ini.
Di sisi lain, pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyatakan bahwa proses penyidikan masih terus berlangsung. Penyidik disebut tengah melakukan pendalaman untuk mengumpulkan bukti dan keterangan tambahan terkait dugaan penyimpangan tersebut.
Pihak kejaksaan menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan dilakukan secara profesional dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun di tengah proses tersebut, sebagian masyarakat menilai perkembangan kasus ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh ini memang menjadi sorotan publik. Pasalnya, perkara tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari keuangan negara.
Karena itu, masyarakat berharap proses penyidikan dapat dilakukan secara terbuka dan transparan. Dengan demikian, dugaan penyimpangan yang terjadi dapat terungkap secara jelas, sekaligus memastikan pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
