Baca Juga
Portalandalas.com - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang meningkat sejak akhir Februari 2026 mulai memberikan tekanan baru terhadap perekonomian global, terutama melalui kenaikan harga minyak dunia.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai Indonesia berpotensi menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat apabila konflik tersebut berlangsung dalam waktu yang lebih lama.
Menurut Noviardi, harga minyak global saat ini sudah berada di kisaran US$77 hingga US$82 per barel. Angka tersebut bahkan berpotensi menembus US$100 per barel jika eskalasi konflik terus meningkat.
Risiko tersebut semakin besar jika terjadi ancaman penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur strategis bagi sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.
“Apabila konflik terus berlanjut hingga 20 hari ke depan dan harga minyak melonjak sampai US$100 per barel, tekanan terhadap APBN Indonesia akan sangat besar karena asumsi harga minyak dalam RAPBN 2026 hanya sebesar US$70 per barel,” ujar Noviardi pada Sabtu, 7 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 di atas asumsi APBN dapat menambah beban subsidi energi sekitar Rp6,7 triliun.
Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan kuota subsidi BBM pada 2026 sebesar 48 juta kiloliter. Jumlah tersebut terdiri dari Pertalite sebanyak 29,26 juta KL, Biosolar 18,63 juta KL, serta minyak tanah 0,526 juta KL.
Menurutnya, meskipun kuota tersebut lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, alokasi anggaran subsidi energi justru meningkat menjadi Rp105,4 triliun atau naik sekitar 11,2 persen.
“Kondisi ruang fiskal sebenarnya sudah semakin terbatas. Ketika harga minyak melonjak, pemerintah hanya memiliki dua pilihan, yaitu menambah subsidi atau menyesuaikan harga BBM,” katanya.
Saat ini pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite yang dibanderol Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Namun beberapa BBM non-subsidi seperti Pertamax sudah mengalami penyesuaian harga sejak 1 Maret 2026.
Noviardi menilai kebijakan pemerintah yang masih menahan harga BBM subsidi saat ini masih cukup rasional, mengingat ketersediaan stok BBM nasional masih relatif aman untuk jangka pendek.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa cadangan BBM nasional diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20 hari ke depan.
Meski demikian, Noviardi mengingatkan bahwa kondisi tersebut hanya memberikan ruang waktu yang terbatas bagi pemerintah.
“Stok memang aman untuk jangka pendek. Namun jika perang berlangsung lebih dari dua atau tiga minggu tanpa adanya deeskalasi, tekanan fiskal bisa meningkat dengan cepat,” jelasnya.
Ia memperkirakan, jika harga minyak bertahan di level US$100 per barel, tambahan beban subsidi energi dapat mencapai sekitar Rp201 triliun.
Dalam skenario yang lebih ekstrem, jika harga minyak melonjak hingga US$120 per barel, beban subsidi bahkan berpotensi mendekati Rp515 triliun.
Menurutnya, kondisi tersebut berisiko memicu inflasi hingga sekitar 5 persen, melemahkan nilai tukar rupiah, serta memperlebar defisit anggaran negara.
“Jika konflik belum mereda hingga akhir Maret, penyesuaian harga BBM hampir tidak dapat dihindari. Pemerintah kemungkinan akan mempertimbangkan kenaikan harga secara terbatas atau melakukan realokasi anggaran agar APBN tidak mengalami tekanan berlebih,” ujarnya.
Meski begitu, Noviardi menilai pemerintah saat ini masih memilih strategi menjaga stabilitas ekonomi sambil terus memantau perkembangan situasi geopolitik global.
“Strateginya saat ini jelas, yaitu menahan harga selama mungkin demi menjaga daya beli masyarakat. Namun jika eskalasi konflik terus berlanjut, kemungkinan penyesuaian harga BBM bisa terjadi sekitar akhir Maret atau April,” tutupnya.
