Baca Juga
Portalandalas.com - Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) baik di tingkat desa maupun kawasan di Sungai Penuh yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi utama persoalan sampah, kini justru dinilai hampir tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini memicu kritik luas yang tidak hanya mengarah pada dinas teknis, tetapi juga pada kepemimpinan daerah yang dinilai harus bertanggung jawab penuh atas perencanaan hingga pengawasan program.
Sejumlah pihak menilai, sebagai pemegang kendali kebijakan, Wali Kota memiliki peran sentral dalam memastikan program strategis yang menelan anggaran besar dapat berjalan efektif. Namun realitas di lapangan menunjukkan harapan tersebut belum terwujud.
Anggaran Besar, Hasil Dipertanyakan
Informasi yang dihimpun menyebutkan pembangunan TPS3R menghabiskan dana hingga puluhan miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian lahan, pengadaan mesin pengolahan, serta berbagai fasilitas pendukung operasional.
Dengan nilai investasi sebesar itu, publik menilai seharusnya pemerintah daerah mampu memastikan sistem berjalan optimal. Namun kondisi yang terlihat justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan dan pengawasan dari pucuk pimpinan daerah.
Pengolahan Tak Berjalan, Sampah Hanya Dipindahkan
Berdasarkan hasil pemantauan serta dokumentasi yang beredar, dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir tidak terlihat aktivitas pemilahan maupun pengolahan sampah di sejumlah fasilitas TPS3R. Sampah dari beberapa desa masih diangkut menggunakan kendaraan roda tiga menuju titik penampungan sementara, kemudian diteruskan ke Tempat Pembuangan Akhir di Renah Kayu Embun.
Setibanya di lokasi tersebut, sampah disebut hanya ditumpuk tanpa proses pengolahan yang berarti. Sejumlah sumber juga menyebutkan pekerja yang sebelumnya melakukan pemilahan telah dirumahkan, sehingga aktivitas pengolahan nyaris tidak terlihat.
Jika kondisi ini terus berlangsung, maka tujuan utama program TPS3R untuk mengurangi volume sampah dari sumbernya dinilai gagal tercapai. Program yang seharusnya menjadi solusi justru terkesan hanya memindahkan titik penumpukan, yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab kebijakan pemerintah daerah.
Fasilitas Lain Ikut Minim Aktivitas
Tidak hanya TPS3R skala desa, fasilitas TPS3R kawasan serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) juga dilaporkan minim aktivitas. Beberapa unit bahkan disebut nyaris tidak memiliki kegiatan rutin.
Situasi ini memperkuat anggapan bahwa perencanaan dan pengawasan program belum berjalan maksimal. Publik pun mempertanyakan sejauh mana komitmen pimpinan daerah dalam memastikan keberlanjutan program yang telah menyerap anggaran besar tersebut, sementara persoalan sampah masih menjadi keluhan masyarakat.
Hingga kini, hanya sebagian kecil TPS3R yang dilaporkan masih beroperasi, sedangkan fasilitas lainnya belum menunjukkan kinerja sesuai tujuan awal pembangunan.
Kepemimpinan Daerah Jadi Kunci
Sorotan tidak hanya tertuju pada dinas teknis, tetapi juga pada kepemimpinan daerah yang dinilai memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan program berjalan sesuai rencana. Sebagai pengambil kebijakan tertinggi, Wali Kota dianggap harus menjelaskan kondisi ini kepada publik serta mengambil langkah konkret untuk memperbaiki situasi.
Program TPS3R sejatinya dirancang untuk mengurangi beban TPA, meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui pemilahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Namun ketika fasilitas dan mesin yang telah dibeli tidak dimanfaatkan secara maksimal, potensi pemborosan anggaran menjadi isu serius yang tidak bisa diabaikan.
Klarifikasi Masih Ditunggu
Upaya konfirmasi kepada pihak terkait telah dilakukan, namun hingga kini belum ada penjelasan resmi yang disampaikan. Publik pun menilai transparansi dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul.
Ruang klarifikasi tetap terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang mengenai kondisi sebenarnya.
Publik Menunggu Langkah Nyata
Di tengah meningkatnya volume sampah dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, keberhasilan program TPS3R menjadi tolok ukur langsung kinerja pemerintah daerah. Banyak pihak menilai, tanggung jawab utama ada pada kepemimpinan daerah untuk memastikan program tidak hanya berhenti pada perencanaan di atas kertas.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata dan kebijakan tegas dari Wali Kota untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah, agar anggaran besar yang telah digelontorkan tidak berakhir tanpa hasil yang jelas.
