Portalandalas.com - Rentetan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera sepanjang November hingga Desember 2025 menelan korban jiwa lebih dari seribu orang serta menghancurkan ribuan unit rumah. Tragedi ini menjadi cermin nyata bagaimana deforestasi, pembukaan hutan tanpa kendali, serta rapuhnya perlindungan kawasan tangkapan air telah memperbesar dampak hujan ekstrem.
Pada 27 Desember 2004, saya masih duduk di depan layar komputer di kantor Jakarta. Pikiran kala itu sepenuhnya tertuju pada rencana perayaan Tahun Baru bersama teman-teman. Tiba-tiba, telepon di meja kerja terus berdering. Rekan-rekan menghubungi dengan nada panik—kantor kami di Sumatera Utara tak bisa dihubungi—dan meminta saya segera memeriksa kabar terbaru di media daring.
Momen yang semula saya kira akan menutup tahun dengan bahagia perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Gempa megathrust memicu tsunami raksasa yang meluluhlantakkan Aceh. Data resmi mencatat lebih dari 200.000 nyawa melayang.
Dua dekade kemudian, pada November 2025, trauma itu seakan terulang. Musim hujan datang lebih cepat dari biasanya. Sejak September, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah mengeluarkan peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor di berbagai wilayah, dengan puncak ancaman pada November–Desember di Sumatera dan Kalimantan. Sayangnya, peringatan tersebut nyaris diabaikan.
Beragam video banjir berseliweran di media sosial. Namun satu rekaman pada 26 November 2025 benar-benar menghantui saya. Video buram itu menampilkan puluhan orang berjongkok di lereng hutan, diterpa hujan deras, tubuh mereka dilapisi jas hujan plastik.
“Pak bupati, tolong kami. Kami terjebak di tengah hutan. Kiri dan kanan sudah longsor,” teriak perekam video, sebelum sambungan terputus. Sehari sebelumnya, lebih dari 50 orang terisolasi selama dua malam di kawasan hutan Tapanuli, Sumatera Utara, akibat banjir dan longsor.
Sejak saat itu, kabar duka datang bertubi-tubi. Selama bertahun-tahun, ekosistem di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus tergerus oleh deforestasi dan alih fungsi lahan. Dalam sepuluh tahun terakhir saja, wilayah-wilayah ini kehilangan sekitar 1,4 juta hektar hutan. Ketika badai tropis langka menerjang pada November 2025, kehancuran pun tak terhindarkan.
Saya merasa seolah sedang menyaksikan film tentang kemarahan alam. Dengan kanopi hutan yang telah terbuka, hujan deras langsung menghantam tanah yang rusak, mengikis lapisan hutan dan menyeret sisa-sisa batang kayu hasil pembalakan. Ribuan ton kayu—termasuk dari pohon raksasa berusia ratusan tahun—terbawa arus banjir berlumpur, merobohkan rumah, masjid, jembatan, serta merenggut nyawa manusia dan satwa liar.
Hingga 4 Januari 2026, tercatat 1.167 orang meninggal dunia. Satwa langka seperti gajah Sumatera dan orangutan Tapanuli—kera besar paling langka di dunia—juga menjadi korban. Di beberapa wilayah Aceh, banjir bandang bahkan masih bertahan lebih dari 40 hari sejak kejadian pertama.
Dengan gelondongan kayu menghantam rumah-rumah mereka, masyarakat Sumatera tak perlu menjadi ahli kehutanan untuk memahami siapa yang patut dimintai pertanggungjawaban. Amarah publik kian memuncak ketika truk-truk pengangkut kayu tetap melintas—seolah aktivitas bisnis berjalan normal, bahkan di sekitar kawasan penyangga konservasi.
Saya tumbuh besar di dunia kehutanan dan memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan hutan alam. Saya masih mengingat berdiri di samping batang kayu berdiameter dua meter yang baru ditebang di Kalimantan Timur pada akhir 1990-an. Saya juga pernah terlibat dalam keputusan mengalihfungsikan hutan alam menjadi perkebunan HTI pada awal 2000-an. Namun kini sudah tahun 2026.
Selama dua dekade terakhir, berbagai standar global telah dikembangkan untuk mencegah deforestasi dan menjaga nilai konservasi. Lalu mengapa kehancuran ini terus berulang? Mengapa kita selalu menunggu bencana iklim dan keruntuhan ekosistem sebelum benar-benar menghentikan perusakan hutan? Berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang sebelum perubahan nyata terjadi?
Di balik tragedi ini, ada satu dampak positif: isu deforestasi kini menjadi pembicaraan arus utama. Selama puluhan tahun saya tinggal di Indonesia, belum pernah saya melihat deforestasi menjadi topik yang begitu dominan dalam ruang publik. Media konvensional, platform digital, hingga media sosial kini ramai membahas persoalan ini.
Isu yang dulu sunyi dan terpinggirkan kini menjadi perbincangan luas. Bukan hanya aktivis lingkungan, tetapi juga pelajar, ibu rumah tangga, akademisi, hingga politisi ikut bersuara.
Kalangan elit politik pun mulai angkat bicara. Pada 9 Desember 2025, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh menjadi bukti nyata bahwa hutan lindung tidak dijaga dengan baik.
Presiden Prabowo Subianto mengulang pesan serupa dalam pidato Tahun Baru bertema “Menjaga dan Menghormati Alam.” “Negeri kita sangat besar, sangat indah, dan kaya, tetapi kita harus selalu waspada terhadap alam,” ujar Prabowo. “Karena itu, alam harus dihormati, dijaga, dan dirawat.”
Saat ini, lebih dari selusin perusahaan tengah diselidiki atas dugaan keterlibatan mereka dalam bencana melalui aktivitas konversi hutan di kawasan tangkapan air. Pemerintah kembali menegaskan komitmen untuk mereformasi tata kelola sumber daya alam.
Pernyataan tersebut menumbuhkan harapan, tetapi kepercayaan publik hanya akan muncul jika diikuti tindakan nyata di lapangan. Indonesia sejatinya telah memiliki beragam kerangka tata kelola, mulai dari Nilai Konservasi Tinggi (HCV), Cadangan Karbon Tinggi (HCS), hingga pedoman Kawasan Ekosistem Esensial dari Kementerian Kehutanan. Kerangka ini perlu diperkuat dengan standar internasional seperti Accountability Framework dan EUDR, serta dijalankan melalui konsultasi bermakna dan persetujuan masyarakat lokal.
Pendekatan berbasis lanskap—yang memperhitungkan daya dukung, ketahanan ekosistem, serta rehabilitasi daerah aliran sungai—harus menjadi prioritas.
Dalam rentang 2002–2024, Indonesia telah kehilangan sekitar 11 juta hektar hutan hujan primer. Kehilangan lebih banyak lagi berarti mengundang peringatan alam yang semakin keras. Kemauan politik tetap menjadi kunci—dan kini, untuk pertama kalinya, sinyal dukungan itu tampak hadir di level tertinggi.
Langkah awal harus difokuskan pada wilayah paling rentan terhadap banjir dan longsor, serta pusat keanekaragaman hayati seperti Papua. Janji konservasi akan terdengar hampa jika perusakan hutan terus terjadi, terutama tanpa persetujuan masyarakat adat dan lokal, serta dengan mengorbankan habitat satwa liar.
Tidak semua kisah tahun 2025 berakhir suram. Ada kabar yang memberi harapan: tiga anak harimau terlihat bermain bersama induknya di Taman Nasional Way Kambas, dan populasi harimau yang sehat ditemukan di lanskap Leuser. Penampakan ini menjadi pengingat bahwa ekosistem Sumatera belum sepenuhnya runtuh.
Mereka menghadirkan secercah harapan menuju 2026—bahwa Indonesia masih memiliki peluang, serta kini dukungan publik dan politik, untuk sungguh-sungguh menghormati, menjaga, dan merawat hutannya.
