Ombudsman RI Perwakilan Jambi mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan terkait kurang responsifnya sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menanggapi laporan yang ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Saiful Roswandi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jambi, menyatakan bahwa hanya sedikit Pemda yang menunjukkan respons yang baik terhadap laporan-laporan tersebut.
"Kurangnya tanggapan dari Pemerintah daerah terhadap laporan yang ditangani oleh Ombudsman merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan menunjukkan sikap yang kurang peduli terhadap pelayanan publik," ungkap Saiful kepada Jambi Ekspres.
Menurutnya, sikap tidak patuh ini mengganggu efektivitas pelayanan publik yang seharusnya dijalankan dengan baik oleh instansi pemerintah.
"Oleh karena itu, kami memberikan penghargaan kepada Pemda yang responsif sebagai upaya untuk mendorong agar instansi pelayanan publik lebih tanggap dan sensitif terhadap masukan dari masyarakat," jelasnya.
Saiful menegaskan bahwa beberapa Pemerintah Kabupaten seperti Merangin dan Bungo, serta beberapa instansi seperti PLN UP3 Jambi dan Kantor Pertanahan Kota Jambi, telah menunjukkan respon yang cepat terhadap masalah yang dilaporkan.
Secara umum, Saiful Roswandi menyebutkan bahwa seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi telah menghadapi tuntutan hukum dari pihak Ombudsman, termasuk sebagian besar instansi vertikal atas dugaan maladministrasi.
