Baca Juga
Portalandalas.com - Kunjungan Wakil Kapolda Jambi, Benny Ali, ke Kabupaten Kerinci dinilai bukan sekadar agenda biasa. Di balik rangkaian protokol dan sorotan publik, muncul pertanyaan besar: apakah langkah ini benar-benar upaya serius menghentikan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang merusak lingkungan, atau hanya sebatas seremonial?
Realitas di lapangan justru menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik. Laporan dari LSM Pedas yang dipimpin Efryarman telah lama disampaikan ke berbagai lembaga negara, mulai dari Kementerian Kehutanan, Dirjen Gakkum, hingga Presiden RI melalui Setneg, DPR, Kejaksaan Agung, Kapolri, bahkan Propam. Namun, aktivitas tambang ilegal justru kian meluas, semakin terorganisir, dan diduga didukung oleh kekuatan modal besar.
“Ini bukan lagi soal masyarakat kecil,” ujar Efryarman. “Aktivitasnya sudah berskala industri, dengan adanya pemodal di belakangnya. Pertanyaannya, kenapa masih dibiarkan?”
Hasil investigasi LSM Pedas mengungkap sedikitnya 20 unit alat berat telah masuk ke kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat. Bahkan, jumlah sebenarnya diperkirakan bisa menembus lebih dari 80 unit yang tersebar di berbagai titik tambang.
Dampaknya pun mulai terasa. Aliran Sungai Batang Merangin dan Sungai Penetai dilaporkan mengalami perubahan signifikan, menjadi keruh pekat sejak awal 2026 akibat erosi dan limbah tambang ilegal yang terus berlangsung di wilayah hulu.
Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan status Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai kawasan konservasi. Namun, hingga kini aktivitas eksploitasi masih berjalan tanpa hambatan berarti.
Masuknya puluhan alat berat ke kawasan lindung dinilai sulit terjadi tanpa adanya kelengahan, bahkan dugaan pembiaran dari pihak berwenang. Di tengah masyarakat, isu adanya aliran dana kepada oknum aparat kembali mencuat, meskipun belum terbukti secara hukum.
Kunjungan Brigjen Pol. Benny Ali kini dipandang sebagai momentum penting. Publik menanti langkah konkret: apakah laporan yang telah sampai ke tingkat Presiden, DPR, dan aparat penegak hukum pusat akan benar-benar ditindaklanjuti, atau kembali berakhir tanpa hasil nyata.
Sementara itu, LSM Pedas mengaku belum memperoleh jadwal pertemuan langsung dengan Wakapolda, namun terus berupaya membuka komunikasi melalui Polres Kerinci.
Jika tidak ada tindakan tegas — mulai dari penghentian aktivitas PETI, penarikan alat berat, hingga penindakan terhadap pihak-pihak utama di baliknya — maka anggapan adanya pembiaran tidak lagi sekadar opini, melainkan bisa berubah menjadi penilaian publik yang sulit dibantah.
sumber : https://satukomando.com/nasional/jambi/wakapolda-jambi-ke-kerinci-ujian-nyata-atau-sekadar-seremonial-di-tengah-darurat-peti/04/15/
