Menurutnya, penyelenggaraan arus balik merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, sebanyak 152 penumpang telah difasilitasi kembali ke Batam melalui program arus balik gratis menggunakan kapal laut. Program ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang rutin dilaksanakan setiap usai Idulfitri.
Benny menekankan bahwa program tersebut bukan hanya sekadar memindahkan penumpang, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan negara pada momen penting, ketika masyarakat membutuhkan akses transportasi yang aman dan terjangkau.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, baik di pelabuhan Ro-Ro maupun Pelabuhan Lasdap, terlihat adanya perbedaan pola arus balik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode H+1 hingga H+3 Lebaran, terjadi penurunan cukup signifikan pada jumlah pergerakan penumpang dan kendaraan.
Ia menyebutkan, pada H+2 Lebaran tahun 2025 tercatat sekitar 500 pergerakan penumpang di titik tertentu, sementara tahun ini mengalami penurunan hingga sekitar 80 persen.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan turunnya mobilitas masyarakat, melainkan adanya perubahan pola perjalanan.
Memasuki H+3, arus balik kembali menunjukkan peningkatan. Dua kapal yang beroperasi, yakni Senangin dan Sembilang, masing-masing mengangkut sekitar 200 penumpang, menandakan pergerakan arus balik tetap dinamis.
Hal serupa juga terlihat pada sektor transportasi darat. Walaupun jumlah perjalanan bus menurun, jumlah penumpang justru mengalami peningkatan, yang mengindikasikan adanya perubahan preferensi masyarakat dalam memilih moda dan waktu perjalanan.
Selain itu, Benny menegaskan pentingnya aspek keselamatan transportasi, terutama di pelabuhan yang dikelola pemerintah daerah seperti di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ia mengingatkan agar tingginya aktivitas di pelabuhan rakyat tetap diimbangi dengan pengawasan yang ketat demi menjamin keselamatan pengguna jasa.
Peran lintas instansi seperti KSOP dan Jasa Raharja dinilai sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk dalam hal jaminan kecelakaan, khususnya pada sektor transportasi perairan.
Di sisi lain, ia mengakui masih terdapat tantangan, terutama terkait keterbatasan jaminan asuransi bagi angkutan yang belum memiliki izin resmi, yang berpotensi menimbulkan celah perlindungan bagi masyarakat.
Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi serta penyusunan regulasi yang jelas, salah satunya melalui nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait.
Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama agar negara tetap hadir dan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
Benny berharap, penyelenggaraan angkutan Lebaran ke depan dapat semakin adaptif terhadap dinamika di lapangan.
Ia menegaskan bahwa momentum angkutan Lebaran seharusnya menjadi gambaran menyeluruh tentang kinerja sistem transportasi, tidak hanya dari sisi kelancaran, tetapi juga keselamatan dan perlindungan bagi masyarakat
