Portalandalas.com - Kemacetan sepanjang sekitar 35 kilometer yang terjadi di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera pada Maret 2026 menjadi gambaran nyata besarnya kerugian ekonomi ketika jalur logistik utama di Sumatera mengalami gangguan. Peristiwa tersebut dipicu oleh kecelakaan sebuah truk pengangkut besi baja yang terguling, sehingga memicu antrean kendaraan yang sangat panjang.
Titik kemacetan terparah berada di kawasan Kali Berau yang masuk wilayah Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu segmen jalan dengan kapasitas terbatas, sehingga tidak mampu menampung arus kendaraan besar yang datang dari dua provinsi sekaligus.
Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menilai kejadian tersebut menunjukkan besarnya dampak ekonomi yang timbul ketika jumlah kendaraan yang melintas sudah melebihi kapasitas jalan yang tersedia.
Dengan panjang antrean mencapai sekitar 35 kilometer dan tingkat kepadatan kendaraan diperkirakan berkisar 100 hingga 150 unit per kilometer, jumlah kendaraan yang terjebak kemacetan secara konservatif diperkirakan mencapai sekitar 5.000 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen merupakan truk logistik, sementara 40 persen lainnya kendaraan pribadi.
“Dengan antrean sepanjang itu, kita tidak bisa lagi menyebutnya sekadar kemacetan biasa. Ini sudah menjadi persoalan ekonomi, karena setiap kendaraan yang berhenti tetap menanggung biaya operasional yang terus berjalan,” ujar Noviardi pada Rabu, 18 Maret 2026.
Kemacetan yang berlangsung hampir selama 48 jam itu menyebabkan rata-rata kendaraan mengalami keterlambatan hingga sekitar 30 jam. Jika dihitung menggunakan pendekatan biaya operasional kendaraan serta nilai waktu sebesar Rp125 ribu per jam, maka total kerugian langsung diperkirakan mencapai sekitar Rp18,75 miliar.
Nilai kerugian tersebut merupakan akumulasi dari berbagai faktor, mulai dari hilangnya waktu produktif, pemborosan bahan bakar akibat kendaraan yang terus menyala, hingga meningkatnya biaya operasional kendaraan dalam kondisi lalu lintas yang tidak efisien.
“Jika dihitung secara sederhana, 5.000 kendaraan yang mengalami keterlambatan hingga 30 jam bisa menghasilkan kerugian mendekati Rp20 miliar. Angka ini menunjukkan betapa mahalnya biaya yang harus ditanggung akibat satu peristiwa kemacetan,” tegasnya.
Menurut Noviardi, komponen kerugian terbesar justru berasal dari nilai waktu yang hilang, terutama bagi kendaraan logistik yang membawa barang dalam jumlah besar.
Ketika ribuan truk tertahan dalam kemacetan berjam-jam, dampaknya tidak hanya terasa pada biaya transportasi semata, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran distribusi barang antarwilayah.
“Kerugian terbesar sebenarnya bukan dari konsumsi BBM, tetapi dari waktu yang terbuang. Truk logistik membawa nilai ekonomi yang besar. Ketika mereka tertahan lama, proses distribusi ikut tertunda dan efeknya bisa merambat hingga ke pasar,” jelasnya.
Perhitungan tersebut juga dinilai sejalan dengan pendekatan ekonomi berbasis model Tzedakis, yang menghasilkan estimasi kerugian pada kisaran yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari kemacetan dapat diukur secara sistematis dan memiliki dasar perhitungan yang jelas.
“Jadi ini bukan sekadar asumsi. Angka tersebut berasal dari metode perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik,” tambahnya.
Lebih lanjut, keterlambatan distribusi barang dari titik strategis seperti Kali Berau berpotensi memengaruhi ketersediaan serta harga komoditas di pasar, terutama untuk barang yang sangat bergantung pada ketepatan waktu pengiriman.
“Ketika distribusi terganggu, harga barang biasanya akan ikut bereaksi. Hal ini sering tidak terlihat secara langsung, tetapi dampaknya dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, optimalisasi manajemen lalu lintas dinilai menjadi langkah penting. Pengaturan arus kendaraan berat serta penguatan infrastruktur pendukung di jalur utama juga perlu ditingkatkan guna menjaga efisiensi koridor transportasi tersebut.
Selain itu, proyek pembangunan jalan tol seperti Tol Jambi–Palembang dinilai berpotensi memberikan dampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kapasitas jalan serta memperlancar arus distribusi barang antarwilayah.
“Ke depan, yang dibutuhkan bukan hanya penambahan kapasitas jalan, tetapi juga sistem manajemen lalu lintas yang lebih adaptif agar peristiwa kemacetan seperti ini tidak terus berulang,” tutupnya.

