Baca Juga
Portalandalas.com - Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 144 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, pada Sabtu malam (31/1/2026).
Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Alpian, para asisten, kepala OPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Penyegaran Birokrasi Dorong Penguatan Kinerja OPD
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi di lingkungan Pemkot Sungai Penuh. Melalui langkah ini, pemerintah daerah mendorong peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah agar lebih efektif dan produktif.
Selain itu, rotasi jabatan ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.
Dari total 144 pejabat yang dilantik, terdiri atas 9 pejabat eselon II, 63 pejabat eselon III, dan 72 pejabat eselon IV.
Azhar Hamzah Tekankan Nilai Amanah Jabatan
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan struktural, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara profesional, loyal, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan dan pelayanan.
Azhar Hamzah juga menekankan pentingnya membangun sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah guna mendukung visi dan arah pembangunan Kota Sungai Penuh.
Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik
Adapun sembilan pejabat eselon II yang dilantik dan menempati posisi strategis di lingkungan Pemkot Sungai Penuh, yakni: Yz Oktavianus, Suharman, Alpianti, Aflizar, Dafri, Sunardi, Tiarudin, Joni Zeber, dan Dedi Wahyudi.
Pemkot Sungai Penuh Perkuat Pelayanan Publik
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Azhar Hamzah pun optimistis bahwa penyegaran birokrasi ini akan membuat OPD bekerja lebih solid, adaptif, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah ke depan.
