Baca Juga
Portalandalas.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyatakan sikap tegas menolak gagasan penempatan Polri di bawah naungan kementerian. Ia menilai, posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden merupakan format paling tepat untuk menjalankan tugas pelayanan publik serta penegakan hukum.
Sikap tersebut disampaikan Listyo saat memberikan kesimpulan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Senin, 21 Januari. Ia menilai wacana pembentukan kementerian kepolisian justru berpotensi melemahkan institusi Polri, merugikan negara, bahkan mengurangi kewenangan Presiden.
Di hadapan para anggota DPR, Listyo menegaskan bahwa institusi Polri menolak jika harus berada di bawah kementerian khusus. Ia bahkan menyatakan lebih rela diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri dibandingkan harus menyaksikan Polri ditempatkan di bawah struktur kementerian.
Menurutnya, skema tersebut berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta memunculkan dualisme kekuasaan atau “matahari kembar” dalam sistem pemerintahan. Listyo juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima pesan yang menawarkan jabatan sebagai menteri kepolisian, namun tawaran itu langsung ia tolak.
Ia menegaskan, jika harus memilih, dirinya lebih memilih menjadi petani daripada menduduki posisi menteri kepolisian. Bagi Listyo, keberadaan Polri langsung di bawah Presiden memungkinkan institusi tersebut bergerak cepat saat negara membutuhkan, tanpa terhambat oleh rantai birokrasi tambahan.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran kepolisian untuk tetap menjaga dan memperjuangkan posisi kelembagaan Polri sebagaimana telah diatur saat ini. “Saya minta seluruh jajaran memperjuangkan hal ini,” tegasnya.
