Baca Juga
Portalandalas.com - Pemerintah melalui Perum Bulog menyiapkan strategi baru untuk menjaga kestabilan harga pangan nasional. Pada tahun ini, Bulog merencanakan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,5 juta ton yang akan didistribusikan secara berkelanjutan sepanjang tahun, tanpa jeda seperti pola sebelumnya.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa skema penyaluran SPHP kini diubah agar lebih efektif dan tepat sasaran. Jika sebelumnya distribusi dilakukan secara periodik dan terhenti di waktu tertentu, ke depan penyaluran akan berlangsung terus-menerus dari Januari hingga Desember.
“Ke depan, penyaluran beras SPHP sebanyak 1,5 juta ton akan kami jalankan sepanjang tahun. Tidak lagi seperti sebelumnya yang terputus-putus,” kata Rizal kepada wartawan di Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).
Rizal mengakui bahwa realisasi penyaluran SPHP pada tahun 2025 belum mencapai target. Dari total sasaran 1,5 juta ton, Bulog baru mampu menyalurkan sekitar 802.939 ton.
Ia menjelaskan, tidak tercapainya target tersebut bukan semata disebabkan oleh ketersediaan stok, melainkan lebih pada pola distribusi yang tidak berkelanjutan.
“Penyaluran sempat berjalan dari Januari hingga Maret, lalu terhenti di awal April. Baru kembali dilanjutkan pada Agustus. Pola seperti ini membuat target sulit tercapai,” ungkapnya.
Melihat pengalaman tersebut, Bulog kini menerapkan pendekatan baru dengan distribusi beras SPHP yang berjalan tanpa henti sepanjang tahun. Melalui skema ini, Bulog berharap proses penyaluran menjadi lebih cepat, serapan meningkat, dan efek stabilisasi harga di pasar bisa dirasakan secara lebih merata.
“Harapan kami, dari Januari sampai Desember penyaluran SPHP terus berjalan tanpa jeda,” tegas Rizal.
Selain memperbaiki pola distribusi, Bulog juga mengusulkan evaluasi terhadap ketentuan pembelian beras SPHP di tingkat konsumen. Selama ini, masyarakat dibatasi maksimal membeli dua kemasan beras SPHP per orang.
Menurut Rizal, aturan tersebut perlu dikaji ulang agar perputaran stok di lapangan bisa lebih cepat, terutama di wilayah dengan tingkat permintaan tinggi.
“Dulu satu orang dibatasi hanya dua kemasan. Ke depan, kemungkinan bisa ditambah, tentu dengan pengajuan terlebih dahulu ke Badan Pangan Nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelonggaran aturan pembelian dapat mempercepat penyaluran selama tetap diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk spekulasi.
Program penyaluran beras SPHP sendiri merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menahan lonjakan harga beras di pasar, khususnya saat terjadi tekanan akibat faktor cuaca, distribusi, maupun fluktuasi produksi.
Dengan penerapan strategi distribusi sepanjang tahun serta evaluasi kebijakan pembelian, Bulog berharap program SPHP mampu berfungsi optimal sebagai penyangga harga bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan beras nasional.
