Portalandalas.com - Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus memperkuat kualitas dan proses pengelolaan keuangan daerah. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan itu berlangsung di Auditorium Sultan Thaha, Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, Rabu (14/1/2026).
Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, SE, M.Si., Ak., CA., CSFA., CFrA., GRCA., GRCP. Selain Pemerintah Provinsi Jambi, LHP juga diberikan kepada Pemerintah Kota Jambi serta Pemerintah Kabupaten Bungo dan Tebo. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan Kota Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Kota Jambi, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Pemprov Jambi berkomitmen memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan sistem dan prosedur kerja, penguatan fungsi pengawasan serta pengendalian internal, dan peningkatan koordinasi antarunit kerja. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan arahan BPK, terdapat sejumlah temuan yang harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pihak. Gubernur Al Haris mencontohkan salah satu perhatian yang disoroti, yakni penanganan tuberkulosis (TBC) paru di masing-masing daerah, yang perlu segera dibenahi sesuai rekomendasi BPK.
Pada kesempatan itu, Gubernur Al Haris turut mengapresiasi kinerja BPK yang dinilainya telah bekerja secara maksimal dalam membina dan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, menyepakati tujuan, serta memastikan lingkup pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas.
Selain itu, ia meyakini forum tersebut menjadi sarana penting untuk menyampaikan gambaran umum pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjelaskan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan keuangan di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan penyampaian laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan penuntasan tuberkulosis tahun anggaran 2024 dan 2025 hingga Triwulan III pada Pemerintah Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Selain itu, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah tahun 2024 hingga Triwulan III 2025 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo.
Ia menerangkan bahwa pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk memberikan kesimpulan mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan aspek perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pada Pemerintah Kabupaten Tebo dan Pemerintah Provinsi Jambi.
Lebih lanjut, Muhamad Toha Arafat menambahkan bahwa pemeriksaan kinerja terkait penuntasan TBC difokuskan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah, mulai dari penguatan komitmen, intensifikasi pelayanan kesehatan, hingga penguatan data dan informasi dalam mendukung program penuntasan TBC. Lingkup pemeriksaan meliputi peran Dinas Kesehatan, rumah sakit umum daerah, serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, di Kota Jambi dan Kabupaten Tebo.
