Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, mengumumkan pembatalan rencana untuk memungut pajak sebesar 300 baht dari wisatawan setelah mendapat penolakan besar dari sektor swasta. Pada Februari 2023, Dewan Pariwisata Thailand telah mengusulkan pemerintah untuk menetapkan biaya masuk bagi semua turis asing, dengan harapan pendapatan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan destinasi wisata di negara tersebut.
Namun, seperti dilaporkan oleh VN Express, Thavisin menyatakan pada Sabtu (8/6) bahwa pemerintah akan mencabut usulan tersebut. Dia menyampaikan bahwa tanpa biaya masuk yang diusulkan, kemungkinan besar wisatawan akan menghabiskan lebih banyak uang di Thailand, baik untuk berbelanja maupun kegiatan lainnya. Thavisin menekankan pentingnya mempertimbangkan pendapat semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan.
Dia menambahkan bahwa jika pemerintah bisa menghasilkan pendapatan tambahan dari sumber pajak lainnya, maka bisa dipertimbangkan untuk mengalokasikan dana tersebut untuk mendukung industri pariwisata Thailand. Thavisin juga menekankan bahwa tujuan mereka adalah untuk berkolaborasi secara konstruktif daripada saling menyalahkan terkait penurunan peringkat Thailand dalam indeks pariwisata dan perjalanan World Economic Forum.
"Kita harus fokus pada mendengarkan suara-suara yang rasional yang dapat membantu dalam pembangunan lebih lanjut, bukan mendengarkan opini-opini yang merugikan," katanya seperti yang dilaporkan oleh The Strait Times. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengembangkan semua aspek pariwisata dan menegaskan bahwa industri pariwisata merupakan sumber penting pendapatan bagi negara.
