Portalandalas.com - Muhaimin Iskandar, seorang tokoh politik Indonesia, mengeluarkan kritik tajam terhadap Kementerian Agama Indonesia (Kemenag) melalui platform media sosialnya. Kritik tersebut dilontarkan menyusul keputusan pemecatan Menteri Agama Tunisia setelah 49 jamaah haji dari negara tersebut meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
Presiden Tunisia Kais Saied memecat Menteri Agama negara itu, Ibrahim Chaibi, setelah 49 jemaah haji Tunisia meninggal saat ibadah haji di Arab Saudi. https://t.co/4zBWNWHcBA
— A Muhaimin Iskandar (@cakimiNOW) June 23, 2024
Muhaimin Iskandar mengutip sebuah artikel dari Detik.com yang menyoroti peristiwa tersebut dengan judul "Menag Tunisia Dipecat Buntut dari 49 Jamaah Haji Negara Itu Meninggal." Artikel tersebut mencatat bahwa Presiden Tunisia, Kais Saied, mengambil langkah tegas untuk memberhentikan Menteri Agama Ibrahim Chaibi dari jabatannya sebagai respons terhadap tragedi kematian jamaah haji tersebut.
Di sisi lain, Muhaimin Iskandar menyoroti bahwa di Indonesia, meskipun jumlah jamaah haji yang meninggal mencapai 225 orang, tidak ada tindakan serupa yang dilakukan terhadap Menteri Agama Indonesia. Ia mengekspresikan keprihatinan atas perbedaan perlakuan antara Tunisia dan Indonesia dalam menanggapi tragedi serupa yang terjadi selama musim haji.
Pernyataan Muhaimin Iskandar membangkitkan debat di kalangan masyarakat dan politisi Indonesia mengenai transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah terhadap kejadian yang melibatkan keselamatan warga negara selama pelaksanaan ibadah haji di luar negeri.
Kementerian Agama Indonesia sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. Namun, masalah ini menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap prosedur dan manajemen dalam menjaga keselamatan jamaah haji Indonesia serta tanggapan pemerintah terhadap kecelakaan atau kematian yang terjadi selama musim haji.
Seperti yang diungkapkan Muhaimin Iskandar, keputusan pemecatan Menag Tunisia sebagai respons terhadap kejadian serupa memperlihatkan standar akuntabilitas yang tinggi dalam pemerintahan negara tersebut. Sebaliknya, situasi di Indonesia menunjukkan pentingnya transparansi dan tindakan yang efektif dalam menangani tragedi semacam ini untuk melindungi kepentingan serta keselamatan jamaah haji Indonesia di masa mendatang.
Kritik ini menambah kompleksitas dalam diskusi tentang manajemen dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan ibadah haji, sebuah momen sakral dan penting bagi umat Muslim di Indonesia.
