Menurut Maulana, jika pemerintah pusat berfokus pada penanganan sampah di sektor hilir melalui teknologi seperti WTE, maka Pemerintah Kota Jambi akan mengambil peran pada sisi hulu dengan pendekatan berbasis masyarakat. Melalui program “Kampung Bahagia”, pemerintah akan menyediakan sarana angkutan berupa gerobak motor yang bertugas mengumpulkan sampah langsung dari rumah warga.
Program ini dirancang untuk melibatkan sekitar 250 ribu rumah tangga dalam sebuah sistem bernama Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM). Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, setiap 300 kepala keluarga akan dilayani oleh armada pengangkut yang mengambil sampah dari rumah, kemudian dibawa ke depo untuk dipilah sebelum akhirnya dikirim ke TPA Talang Gulo.
Selain itu, pemerintah kota juga akan menerapkan peraturan daerah yang mengatur sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan, termasuk di lokasi pembuangan liar. Wali kota menegaskan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas sampahnya, dan pelanggaran akan dikenai denda.
Ia menargetkan program OPBM akan resmi diluncurkan pada 2 Juni mendatang, bertepatan dengan peringatan hari jadi Kota Jambi, sekaligus mengundang Menteri Lingkungan Hidup untuk meresmikan program tersebut.
