Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber internal menyebutkan, sejak mencuatnya kasus dugaan korupsi di Damkar Kota Sungai Penuh, Evandrianto disebut-sebut semakin jarang terlihat menjalankan aktivitas di kantor.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak, khususnya terkait efektivitas pelayanan serta koordinasi di lingkungan instansi kebencanaan. Ketidakhadiran pimpinan dinilai dapat berdampak pada terhambatnya proses pengambilan keputusan.
“Sebagai kepala badan, seharusnya beliau lebih sering berada di kantor untuk mengawasi kinerja pegawai sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” ungkap salah satu sumber.
Kondisi ini juga menarik perhatian masyarakat yang menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dari pejabat publik, terlebih di sektor kebencanaan yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala BPBD terkait isu tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan pun belum memperoleh respons.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Sungai Penuh segera memberikan penjelasan serta mengambil langkah yang diperlukan agar pelayanan tetap berjalan secara maksimal dan profesional.
