Jakarta – Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awalnya hanya dimulai dengan 190 dapur. Namun seiring percepatan program nasional, jumlah dapur SPPG kini melonjak hampir seratus kali lipat.
Tigor mengakui, proses pembentukan dapur di tahap awal tidak mudah. Keterbatasan dana serta kesiapan para pengelola menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Pada awalnya, mencari 190 dapur saja sudah sangat sulit. Banyak calon pengelola yang akhirnya mengundurkan diri karena harus menyiapkan modal secara mandiri,” kata Tigor dalam diskusi publik bertajuk MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, pertumbuhan jumlah dapur mulai melesat setelah adanya terobosan serta kerja sama lintas lembaga. Kolaborasi ini melibatkan kementerian, pemerintah daerah, hingga berbagai pihak terkait lainnya.
“Setelah inovasi dan kolaborasi berjalan, pertumbuhan dapur meningkat sangat pesat, hampir seratus kali lipat,” ujarnya.
Per 8 Januari 2026, jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercatat mencapai 19.198 unit. Angka ini menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan masa awal pelaksanaan program.
Ia juga memaparkan kebutuhan bahan pangan yang besar, di antaranya kebutuhan beras yang diperkirakan mencapai tiga juta ton per tahun, serta kebutuhan sayuran sekitar enam ton per bulan untuk setiap dapur.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Alven Stony, menegaskan bahwa para pelaku usaha MBG tidak sekadar menikmati dana negara. Menurutnya, proses yang dijalani penuh tantangan dan hingga kini belum seluruh modal kembali.
“Jangan hanya melihat sisi enaknya saja. Perjalanan kami penuh perjuangan, dan sampai saat ini modal pun belum sepenuhnya kembali,” ujarnya.
Alven menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami proses panjang yang dilalui para pengusaha dan mitra program. Ia menekankan bahwa perjuangan tersebut dilakukan bersama Badan Gizi Nasional serta para mitra MBG.
“Masyarakat seolah menganggap kami hanya menikmati anggaran negara, padahal banyak tahapan dan upaya yang kami jalani bersama BGN,” katanya.
Ia menambahkan, pelaksanaan program MBG di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, Alven berharap pemahaman publik terhadap proses dan perjuangan para pelaku program dapat terus meningkat.
