Baca Juga
Portalandalas.com - Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VI Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Provinsi Jambi yang berlangsung di Aston Hotel Jambi, Selasa (13/1/2026), diwarnai gelombang protes dari puluhan anggotanya.
Sebagai bentuk ketidakpuasan, para anggota tersebut memilih meninggalkan forum sidang atau melakukan walk out. Aksi itu dilakukan karena mereka menilai jalannya Musda tidak mencerminkan prinsip demokrasi serta kuat dugaan adanya campur tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Puluhan anggota APERSI yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi menilai proses Musda tidak memberikan ruang yang adil bagi seluruh anggota, terutama dalam tahapan dan mekanisme pencalonan ketua organisasi.
Tak hanya itu, kekecewaan mereka berujung pada keputusan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan APERSI Jambi. Langkah tegas tersebut diambil sebagai respons atas dugaan intervensi DPP dalam pelaksanaan Musda.
Muhammad Ichsan, S.Kom, yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat Ketua APERSI Jambi, menyampaikan bahwa mayoritas anggota merasa sangat kecewa. Ia menyoroti dugaan campur tangan DPP yang dinilai sudah terjadi sejak penyusunan tata tertib Musda hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua DPD APERSI Jambi yang dianggap tidak terbuka.
Menurut Ichsan, laporan pertanggungjawaban hanya disampaikan secara singkat berupa permintaan maaf, tanpa disertai pemaparan data laporan keuangan secara rinci dan transparan kepada peserta sidang.
“Laporan pertanggungjawaban hanya berupa permohonan maaf dengan kalimat ‘apakah bapak ibu semua rela memaafkan saya’, tanpa ada penjelasan detail mengenai laporan keuangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, permintaan agar laporan keuangan dipaparkan secara jelas sempat disampaikan oleh salah satu peserta sidang, H. Sulfi Hendra. Namun, permintaan tersebut tidak mendapatkan respons. Praktik seperti ini, kata Ichsan, tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi merusak kualitas organisasi.
“Jika hal seperti ini terus terjadi, kualitas organisasi pasti akan semakin menurun,” tegasnya.
Ichsan juga menekankan bahwa APERSI bukan milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh anggotanya. Ia menegaskan bahwa organisasi ini dibentuk untuk memberikan dukungan dan pelayanan kepada para pengembang perumahan agar dapat menjalankan usaha dengan aman dan lancar.
“Selama kita memiliki visi dan tujuan yang sama untuk membesarkan APERSI di Jambi, seharusnya tidak ada pihak yang saling menghambat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ichsan mengungkapkan bahwa para anggota yang melakukan walk out telah sepakat untuk mencari arah baru bagi organisasi. Saat ini, mereka mengaku telah mendapatkan tawaran dari tiga asosiasi besar yang siap menampung dan memberikan posisi strategis dalam kepengurusan sebagai wadah baru bagi para pengembang perumahan di Provinsi Jambi.
Ketika ditanya mengenai identitas asosiasi tersebut, Ichsan menyebut pihaknya masih melakukan pembahasan internal.
“Kami masih berdiskusi untuk menentukan pilihan terbaik. Dalam waktu dekat, keputusan itu akan kami sampaikan,” tutupnya.
