Portalandalas.com - Tumpukan kayu gelondongan yang terseret banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai menjadi penanda rusaknya fungsi hutan di wilayah tersebut. Kayu-kayu tersebut diduga terbawa arus banjir akibat tingkat erosi yang tinggi, maraknya pembalakan liar berskala besar, penebangan ilegal, hingga praktik pencucian kayu atau wood laundering. Padahal, hutan memiliki peran vital dalam mengatur tata air. Kanopi pepohonan mampu menahan sekitar 15–25 persen air hujan agar tidak langsung menghantam permukaan tanah, sementara sistem perakaran pohon dengan pori-porinya dapat menyerap puluhan hingga ribuan liter air.
Guru Besar Ilmu Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), Muhammad Basyuni, menilai keberadaan kayu gelondongan di aliran sungai merupakan sinyal awal dari kerusakan ekosistem yang bersifat sistemik dan tidak terbantahkan. Ia bahkan menemukan kayu-kayu dari jenis pohon endemik Tapanuli, yang mengindikasikan adanya jaringan rantai pasok kayu ilegal yang terorganisasi.
“Seharusnya sungai membawa air yang jernih, tetapi yang terjadi justru material-material yang tidak pernah dibayangkan masyarakat, seperti pasir, batu, dan kayu gelondongan yang tersusun rapi,” ujar Basyuni dalam sebuah webinar, Sabtu (27/12/2025).
Anomali cuaca bukan penyebab utama banjir Sumatera
Basyuni mengkritisi narasi yang menyebut “anomali cuaca” sebagai penyebab utama banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, narasi yang bahkan kerap disampaikan kalangan akademisi. Menurutnya, siklon tropis Sinyar sejatinya hanya berperan sebagai pemicu. Faktor yang memperbesar dampak hingga menjadi bencana besar justru berasal dari deforestasi masif dan kegagalan tata ruang.
“Anomali siklon Sinyar terus disalahkan. Padahal jika dilihat secara jujur, itu tidak ilmiah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, besarnya daya rusak banjir bandang justru mengungkap hilangnya tutupan hutan di ketiga provinsi tersebut yang telah melewati ambang batas aman. Dalam kondisi tutupan hutan yang masih baik, curah hujan tinggi akibat siklon tropis seharusnya hanya memicu banjir biasa karena luapan sungai, bukan banjir bandang yang menghancurkan.
Merujuk data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), luas deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 1,4 juta hektar sepanjang periode 2016–2025. Kerusakan hutan itu terjadi hampir merata di ketiga wilayah. “Menyalahkan cuaca semata bukanlah sikap yang bijak,” kata Basyuni.
Banjir Sumatera cerminan kegagalan tata kelola
Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai bukan semata bencana alam, melainkan akibat kegagalan tata kelola yang bersifat sistemik. Pertama, adanya pengabaian daya dukung lingkungan akibat penerbitan izin secara masif, terutama di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS). Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Proses audit ekologis serta verifikasi AMDAL di lapangan dinilai tidak berjalan optimal sehingga pelanggaran terus dibiarkan. Ketiga, kebijakan publik yang tersandera kepentingan modal, di mana dominasi konsesi berbasis komoditas ekstraktif menunjukkan orientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, bukan keberlanjutan ekologi jangka panjang.
Sebelumnya, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian, juga menilai krisis iklim yang dipicu kebijakan ekonomi-politik semakin memperparah dampak banjir bandang di wilayah Sumatera. Siklon tropis Sinyar, yang sejatinya merupakan fenomena langka, terbentuk akibat meningkatnya suhu permukaan laut sebagai dampak krisis iklim. Fenomena siklon yang biasanya terjadi di wilayah laut dan pesisir kini semakin sering bergerak ke daratan.
Di sisi lain, infrastruktur ekologis di daratan, terutama hutan, sudah tidak lagi mampu meredam kekuatan destruktif siklon tropis. Rapuhnya infrastruktur ekologis meningkatkan kerentanan wilayah terhadap berbagai ancaman iklim, seperti siklon tropis, La Nina, dan El Nino. Padahal, penguatan infrastruktur ekologis seharusnya menjadi bagian penting dari strategi adaptasi dan mitigasi krisis iklim.
Walhi menyoroti bahwa kerapuhan ekosistem di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berkaitan erat dengan deforestasi yang terus berlangsung. Banyak izin usaha diberikan pemerintah untuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam di kawasan Pegunungan Bukit Barisan, mulai dari pertambangan, perkebunan sawit, hingga proyek energi. Walhi mencatat lebih dari 600 perusahaan beroperasi di ketiga provinsi tersebut, dengan aktivitas yang memperparah kerusakan infrastruktur ekologis.
“Target kebijakan nasional untuk mengejar pertumbuhan ekonomi delapan persen justru meningkatkan kerentanan dan memperparah krisis iklim,” ujar Uli dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025).
Ia menilai, ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi berpotensi mengancam jutaan penduduk Indonesia dalam empat tahun ke depan. Hal ini lantaran logika pertumbuhan ekonomi selalu mendorong peningkatan produksi dan konsumsi secara bersamaan, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi sumber daya alam demi memenuhi lonjakan konsumsi tersebut.
