Otoritas Palestina menghadapi ancaman kolaps yang mengkhawatirkan dalam beberapa bulan mendatang, dipicu oleh blokade ekonomi yang diberlakukan oleh Israel serta eskalasi kekerasan yang berkelanjutan di wilayah pendudukan.
Menurut Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide, kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan dana yang signifikan, terus berlanjutnya kekerasan, dan larangan bagi setengah juta warga Palestina untuk bekerja di Israel.
"Pemerintah Palestina, yang telah berkolaborasi dengan kami, telah mengingatkan bahwa mereka menghadapi risiko kolaps pada musim panas ini," ujar Eide dalam wawancara dengan Reuters.
Norwegia, sebagai pemimpin kelompok donor internasional untuk Palestina, telah lama menjadi pendukung Otoritas Palestina yang berkuasa di Tepi Barat.
Di samping itu, situasi di Jalur Gaza semakin tegang dengan pemerintahan Hamas yang terlibat dalam konflik langsung dengan Israel.
Data dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat bahwa jumlah korban jiwa akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 37.347 orang Palestina, dengan 85.372 lainnya mengalami luka-luka.
Sejak serangan yang memicu perang Gaza pada Oktober lalu, Israel telah memberlakukan pembatasan ekonomi terhadap Otoritas Palestina, termasuk penahanan pendapatan pajak yang seharusnya diteruskan kepada mereka.
Menurut laporan AFP, Otoritas Palestina saat ini menghadapi pengawasan ketat terkait penggunaan dana bantuan internasional yang mereka terima, dengan tuduhan adanya potensi pendanaan untuk kegiatan terorisme.
Israel telah memegang kendali ekonomi yang kuat di Tepi Barat sejak pendudukan pada tahun 1967, memungkinkan bank-bank di Israel untuk beroperasi sebagai bank koresponden di wilayah Palestina.
Situasi ini semakin rumit dengan ancaman dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang berencana untuk memutuskan jalur penting perbankan yang digunakan oleh Palestina mulai bulan depan.
Smotrich telah mengalihkan sebagian dari pendapatan pajak Palestina sebagai kompensasi kepada keluarga korban terorisme, sebuah tindakan yang menuai kecaman dari berbagai pihak termasuk Amerika Serikat.
Dalam konteks politik yang semakin tegang, keputusan tiga negara Eropa untuk mengakui Palestina sebagai negara pada bulan Mei lalu semakin memperumit situasi di wilayah tersebut.
Bank-bank di Israel seperti Bank Hapoalim dan Bank Diskon berada dalam tekanan besar untuk mencari perlindungan terhadap potensi sanksi internasional akibat keterlibatan mereka dengan lembaga keuangan Palestina.
Sementara itu, bank sentral dan kementerian keuangan Israel enggan memberikan komentar terkait situasi ini ketika dihubungi oleh AFP.
Ekonomi Tepi Barat bergantung pada saluran perbankan yang mengurus impor barang-barang penting seperti air, bahan bakar, dan makanan senilai US$8 miliar setiap tahunnya. Bisnis Palestina juga menerima sekitar US$1,7 miliar per tahun dari ekspor mereka, menurut data Otoritas Moneter Palestina.
