Data terbaru menunjukkan bahwa titik rawan tersebut tersebar di delapan kecamatan, sehingga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan sejak awal.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, menyampaikan bahwa pemetaan ini menjadi acuan penting dalam merancang strategi penanganan karhutla.
Ia menjelaskan, total 73 desa dan kelurahan tersebut merupakan hasil identifikasi terbaru yang telah dilakukan oleh pihaknya.
Dari delapan kecamatan yang terdata, Kecamatan Kumpeh tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi, yakni 17 titik yang mencakup 16 desa dan satu kelurahan. Sementara itu, Kecamatan Mestong memiliki jumlah paling sedikit dengan enam desa.
Meski demikian, Anari menegaskan bahwa seluruh wilayah tetap memiliki potensi terjadinya kebakaran, terutama saat menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
Ia juga menekankan bahwa jumlah titik yang lebih sedikit tidak berarti wilayah tersebut aman dari ancaman karhutla.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum menetapkan status siaga karhutla. Penetapan status tersebut masih menunggu hasil rapat koordinasi lintas instansi yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 14 April 2026.
Status siaga dinilai penting karena akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya, termasuk mobilisasi sumber daya dan kesiapan tanggap darurat.
Meskipun demikian, BPBD Muaro Jambi memastikan bahwa upaya pencegahan tetap berjalan. Sejumlah langkah awal telah dilakukan, seperti pemetaan lebih rinci dan koordinasi hingga tingkat kecamatan.
Anari menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dini, tanpa harus menunggu penetapan status resmi.
Dengan adanya pemetaan yang lebih detail, BPBD berharap penanganan karhutla ke depan dapat lebih bersifat preventif, bukan sekadar reaktif setelah kebakaran terjadi.
Ia pun mengingatkan agar penanganan dilakukan sejak awal sebelum api membesar.
