Baca Juga
Portalandalas.com - Program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kini tengah menjadi perhatian serius publik. Hal ini menyusul munculnya dugaan adanya praktik tidak wajar dalam pengelolaan dapur MBG, yang ditandai dengan minimnya transparansi terkait informasi gizi serta tidak lagi ditemukannya jatah susu untuk para siswa.
Seorang aktivis Kerinci–Sungai Penuh, Yolan, secara terbuka menyampaikan kritik terhadap kinerja Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di kedua daerah tersebut. Ia menilai, hampir seluruh akun resmi SPPG tidak memuat informasi penting seperti harga per porsi makanan maupun kandungan gizi dari menu yang disajikan.
“Semua dapur MBG tidak mencantumkan rincian harga dan nilai gizi. Padahal, sesuai aturan, informasi tersebut wajib dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” ujar Yolan kepada media, Jumat (10/4/2026).
Ketiadaan informasi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa kualitas nutrisi yang diterima para siswa tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Akibatnya, program ini dikhawatirkan hanya berfungsi sebatas mengenyangkan, tanpa memberikan manfaat kesehatan yang optimal.
Lebih lanjut, Yolan juga mengungkap dugaan adanya praktik tidak sehat dalam pengelolaan bahan baku makanan. Ia menuding terdapat kelompok tertentu yang diduga memanfaatkan koperasi sebagai kedok untuk meraih keuntungan pribadi.
“Kami menduga dapur MBG di Kerinci dan Sungai Penuh dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, bahkan koperasi yang ada justru dikendalikan oleh pemilik dapur itu sendiri,” ungkapnya.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, di mana pengelola dapur diduga menguasai seluruh rantai pasok bahan baku tanpa pengawasan yang memadai, sehingga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan.
Salah satu indikasi paling mencolok adalah hilangnya porsi susu dalam menu harian siswa. Padahal, dalam standar nasional MBG, susu seharusnya diberikan sebanyak dua hingga tiga kali dalam seminggu sebagai bagian dari pemenuhan gizi.
Namun berdasarkan hasil pemantauan di lapangan selama kurang lebih tiga bulan terakhir, susu tidak lagi disertakan dalam menu yang disajikan di sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
“Kami menemukan bahwa sudah sekitar tiga bulan susu tidak diberikan dalam program MBG di sekolah. Ini diduga sengaja dilakukan untuk menekan biaya dan meningkatkan keuntungan oleh oknum tertentu,” tambah Yolan.
Praktik ini dinilai bertentangan dengan tujuan utama program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda sebagai bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia unggul. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan justru merusak tujuan program dan membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Hingga berita ini ditulis, pihak pengelola SPPG di Kerinci dan Sungai Penuh belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. Masyarakat pun mendesak agar instansi terkait, termasuk inspektorat, segera melakukan audit menyeluruh guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.
