Portalandalas.com - Amerika Serikat (AS) dilaporkan melancarkan operasi militer terhadap Venezuela dan mengklaim berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Melalui platform media sosial Truth Social, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Washington secara resmi melakukan serangan ke negara Amerika Selatan yang dikenal kaya akan cadangan minyak tersebut.
Trump menyebutkan bahwa Nicolas Maduro bersama istrinya berhasil diamankan dalam sebuah operasi gabungan antara militer dan aparat penegak hukum Amerika Serikat, lalu diterbangkan keluar dari wilayah Venezuela.
“Amerika Serikat telah melaksanakan serangan besar-besaran terhadap Venezuela. Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya berhasil ditangkap dan segera dievakuasi keluar dari negara tersebut,” tulis Trump, seperti dikutip AFP.
Pengumuman ini disebut sebagai puncak dari rangkaian tekanan politik, ekonomi, dan militer yang terus dilancarkan Washington terhadap pemerintahan Venezuela dalam beberapa bulan terakhir.
Venezuela selama ini dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Namun, tekanan berkelanjutan dari AS dalam beberapa tahun terakhir membuat sektor energi negara tersebut semakin melemah.
Trump bahkan menuding pemerintah Venezuela memanfaatkan pendapatan minyak untuk membiayai aktivitas perdagangan narkoba. Ia juga berjanji akan menahan atau menjual minyak Venezuela yang disita di perairan negara tersebut.
Tak hanya itu, pemerintah AS juga memberlakukan blokade terhadap seluruh kapal tanker minyak yang masuk dan keluar dari Venezuela.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi semakin memperdalam krisis ekonomi yang dialami negara anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) itu.
Cadangan minyak terbesar dunia
Berdasarkan data OPEC, Venezuela memiliki sekitar 303 miliar barel cadangan minyak mentah terbukti, menjadikannya negara dengan cadangan terbesar di dunia, bahkan hampir melampaui total gabungan cadangan Arab Saudi dan Amerika Serikat.
Sebagian besar cadangan minyak tersebut berada di kawasan Sabuk Orinoco, wilayah seluas kurang lebih 55.000 kilometer persegi di bagian timur Venezuela.
Meski memiliki cadangan melimpah, produksi minyak Venezuela saat ini hanya sebagian kecil dari potensi maksimalnya, sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency.
Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, Venezuela secara konsisten mampu memproduksi lebih dari 3 juta barel minyak per hari.
Namun, minimnya investasi serta sanksi yang dijatuhkan AS menyebabkan produksi anjlok menjadi sekitar 1–1,2 juta barel per hari pada 2025.
Produksi tahun ini juga terdampak berbagai faktor lain, seperti sanksi lanjutan, kendala teknis, keterbatasan infrastruktur, dan penurunan produksi yang terjadi secara tidak merata.
Badan Energi Internasional (IEA) pada November 2025 memperkirakan produksi minyak Venezuela berada di kisaran 860.000 barel per hari, turun dari 1,01 juta barel per hari pada Oktober dan sekitar 1 juta barel per hari pada September 2025.
Pada 2023, Venezuela tercatat sebagai produsen minyak terbesar ke-20 dunia dengan pangsa 1,1 persen dari total produksi global. Sementara itu, per November 2025, posisinya naik ke peringkat ke-17 menurut data IEA.
Krisis ekonomi
Saat ini, Venezuela tengah dilanda krisis ekonomi parah yang membuat mayoritas penduduknya hidup dalam kondisi miskin. Standar hidup masyarakat bahkan merosot hingga 74 persen sepanjang periode 2013–2023.
Penurunan tersebut tercatat sebagai salah satu dari lima kemerosotan ekonomi terbesar dalam sejarah ekonomi modern di luar konteks peperangan besar.
Kehancuran ekonomi Venezuela dipicu oleh kebijakan ekonomi domestik yang bermasalah, diperparah oleh sanksi internasional dalam beberapa tahun terakhir.
Krisis tersebut merupakan hasil akumulasi kebijakan ekonomi yang keliru dan tata kelola negara yang buruk selama lebih dari satu dekade, sejak masa kepemimpinan Presiden Hugo Chavez hingga dilanjutkan oleh Nicolas Maduro.
Pada periode lonjakan harga minyak global di awal 2000-an, pemerintah justru menerapkan kebijakan fiskal yang sangat pro-siklus dengan belanja negara besar-besaran dan defisit tinggi, alih-alih menyiapkan cadangan untuk menghadapi masa sulit.
Kekurangan anggaran ditutup melalui peningkatan utang luar negeri secara drastis serta pencetakan uang oleh bank sentral yang independensinya dilemahkan, sehingga memicu lonjakan inflasi.
Subsidi besar-besaran, terutama untuk bahan bakar dan listrik, membebani keuangan negara sekaligus membuka peluang penyelundupan dan pemborosan.
Sementara itu, sektor minyak yang menjadi tulang punggung ekonomi justru mengalami salah kelola dan kekurangan investasi setelah tenaga ahli digantikan oleh loyalis politik, yang berujung pada penurunan produksi dan pendapatan negara.
Kebijakan mikroekonomi seperti nasionalisasi massal, pengendalian harga, pembatasan devisa, serta regulasi ketenagakerjaan yang ketat semakin memperburuk kondisi.
Kebijakan-kebijakan tersebut menghancurkan iklim usaha, memicu kelangkaan barang, dan membuat ekonomi domestik sangat bergantung pada impor.
Ketika harga minyak global anjlok pada 2014, Venezuela tidak memiliki cadangan fiskal yang memadai, sebagaimana dicatat Economics Observatory.
Upaya pemerintah menutup defisit dengan mencetak uang dalam jumlah besar memicu hiperinflasi dan mempercepat kehancuran ekonomi nasional.
Akibatnya, lebih dari 7,7 juta warga terpaksa meninggalkan Venezuela, menciptakan eksodus besar-besaran.
Kelaparan
Krisis ekonomi yang berkepanjangan juga mendorong jutaan warga Venezuela ke kondisi kerawanan pangan yang serius.
Di tengah krisis, akses terhadap makanan menjadi tantangan terbesar bagi masyarakat, sebagaimana dilaporkan Associated Press pada 27 Agustus 2025.
Di negara yang sekitar 80 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, harga bahan pokok melonjak jauh melampaui kemampuan beli masyarakat.
Di negara bagian Falcon, yang sebelumnya bergantung pada kilang minyak milik negara, lebih dari selusin warga menceritakan kepada Associated Press bahwa kehidupan mereka kini berfokus semata pada upaya mendapatkan makanan.
Salah satunya adalah Alnilys Chirino (51), ibu dari tiga anak remaja, yang kondisi dapur dan lemari esnya nyaris kosong.
Isi kulkasnya hanya tersisa beberapa cabai, rempah layu, satu kilogram beras, setengah kilogram kacang-kacangan, sedikit daging kalengan, serta tepung.
Chirino mengaku harus mengatur bahan makanan yang sangat terbatas tersebut agar cukup dikonsumsi selama beberapa hari oleh ketiga anaknya, Juan, Jose, dan Angerlis Colina.
Dalam keseharian, mereka menjalani aktivitas tidur, belajar, bekerja, berdoa, dan bermain dengan perut kosong.
“Anak-anak sering bertanya, ‘besok kita makan apa?’,” ujar Chirino.
Kondisi keluarga Chirino mencerminkan realitas jutaan warga Venezuela yang kembali menghadapi ancaman malnutrisi dan kelaparan seperti yang terjadi pada periode 2016–2018.
Para pakar menilai bahwa meski Venezuela belum memasuki fase kelaparan massal, tingkat kerawanan pangan yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental penduduk.
Pemerintahan Maduro dinilai turut menciptakan kondisi yang membatasi akses masyarakat terhadap pangan melalui merosotnya nilai upah serta pembatasan aktivitas organisasi nonpemerintah.
Sejumlah dapur umum yang sebelumnya memberi makan ribuan anak terpaksa ditutup setelah pemerintah memberlakukan undang-undang baru yang membatasi ruang gerak lembaga swadaya masyarakat, termasuk yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
Orang tua, guru, tenaga kesehatan, relawan kemanusiaan, hingga tokoh agama menyatakan bahwa makanan kini semakin sulit dijangkau.
Bahkan, anak-anak kerap tidur lebih awal untuk menghindari rasa lapar, bolos sekolah, hingga berebut makanan di lokasi bantuan.
