Baca Juga
Portalandalas.com - Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada), apakah tetap menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat atau kembali melalui DPRD, menjadi isu utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Ikatan Wartawan Online (IWO) wilayah Provinsi Jambi pada Jumat (13/02/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Rumah Kebangsaan Siginjai tersebut menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan politisi, akademisi, hingga organisasi profesi wartawan untuk mengulas secara menyeluruh masa depan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Ketua PW IWO Provinsi Jambi, Erwin Majam, SH menilai perbedaan pendapat terkait sistem Pilkada merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Ia menekankan pentingnya ruang diskusi publik agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang objektif dan seimbang.
Menurutnya, sebagai organisasi profesi, IWO memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan literasi publik dan menyediakan ruang dialog yang konstruktif. Ia menyebut media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan dan masyarakat. Karena itu, FGD ini menjadi wujud komitmen dalam menjaga kualitas demokrasi melalui edukasi dan kajian yang argumentatif.
Erwin berharap forum tersebut dapat melahirkan ide-ide konstruktif serta rekomendasi yang berguna bagi penguatan demokrasi daerah, khususnya di Provinsi Jambi.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi yang juga Ketua DPW PKS Jambi, Mustaharuddin, SE., ME menyampaikan bahwa Pilkada langsung memberikan ruang kedaulatan rakyat yang lebih luas dibandingkan sistem tidak langsung. Meski demikian, ia mengakui masih ada persoalan seperti praktik politik uang dan potensi konflik sosial.
Ia menjelaskan bahwa sistem pemilihan langsung memang memperkuat peran rakyat, namun memiliki risiko seperti politik uang dan konflik horizontal. Sebaliknya, jika dipilih melalui DPR, potensi konflik bisa lebih kecil, tetapi masyarakat cenderung hanya menjadi penonton.
Mustaharuddin menambahkan bahwa hingga kini partainya belum menentukan sikap resmi terkait wacana perubahan sistem Pilkada karena masih fokus pada penanganan bencana di wilayah Sumatera. Meski begitu, ia menilai evaluasi sistem tetap penting agar mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.
Pandangan berbeda disampaikan anggota DPRD Kota Jambi dari PDI Perjuangan, Djokas Siburian, SE yang secara tegas mendukung Pilkada langsung. Ia menilai aspirasi masyarakat masih kuat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Menurutnya, jika pemilihan dipaksakan melalui DPR, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Ia menegaskan sikap partainya tetap mendukung mekanisme pemilihan langsung oleh pemilih.
Dari sisi akademisi, Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia), Mochammad Faris, LL.M menilai polemik Pilkada seharusnya tidak hanya berfokus pada mekanisme pemilihan, tetapi juga menyentuh persoalan substansi di internal partai politik.
Ia menjelaskan bahwa partai politik merupakan lembaga yang secara konstitusional diberi mandat melakukan proses seleksi kepemimpinan, sehingga reformasi demokrasi internal dan sistem kaderisasi menjadi faktor kunci.
FGD berlangsung dinamis dengan beragam pandangan yang memperkaya perspektif peserta. Diskusi ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam merumuskan sistem Pilkada yang mampu melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas, responsif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
