Portalandalas.com - Tiga gubernur dari wilayah Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—bersama-sama menghadiri rapat tatap muka di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada Kamis (15/1/2026). Pertemuan tersebut membahas penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah pada akhir November 2025. Bencana tersebut tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi serta memberikan tekanan berat terhadap kondisi fiskal daerah.
Rapat diawali dengan penyampaian Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menyoroti kondisi keuangan daerahnya. Ia mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut mengalami tekanan signifikan setelah dilakukan realokasi anggaran sebesar Rp 430 miliar untuk penanganan bencana.
“Mohon izin, Pak, mungkin angka Rp 430 miliar ini masih bisa kami tingkatkan jika memungkinkan,” ujar Bobby dalam rapat yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Selain itu, Bobby juga meminta agar dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak dipangkas, sehingga Sumatera Utara tetap menerima alokasi penuh seperti sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan. Menurutnya, 33 kabupaten/kota di Sumut membutuhkan dukungan anggaran yang cukup untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
Ia menjelaskan, pengalihan anggaran pascabencana telah memberikan dampak finansial besar bagi pemerintah kabupaten dan kota. Hingga saat ini, lebih dari Rp 275 miliar telah dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur, Rp 1,6 miliar untuk pemulihan sektor informatika, Rp 21 miliar untuk bidang pendidikan, serta sekitar Rp 110 miliar untuk rehabilitasi fasilitas kesehatan.
Nada serupa disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Ia juga meminta agar alokasi TKD tidak mengalami pemotongan, mengingat kebutuhan dana penanganan bencana di Sumatera Barat sangat besar. Menurut Mahyeldi, penanganan bencana di wilayah Sumatera merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga dukungan pendanaan dari pusat menjadi hal yang krusial. Salah satu harapannya adalah pengembalian TKD ke skema sebelum efisiensi anggaran.
Selain itu, Mahyeldi mengusulkan agar besaran anggaran bantuan pemulihan rumah warga terdampak diseragamkan. Saat ini, terdapat perbedaan pagu anggaran antara yang ditetapkan oleh BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perbedaan nilai tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Harga bantuan untuk rumah rusak berat antara BNPB dan Kementerian Perumahan tidak sama. Kalau bisa, sebaiknya disamakan saja,” ujarnya. Ia bahkan menyarankan agar data dan standar pembiayaan mengacu pada satu kementerian agar tidak terjadi perbedaan kebijakan antarinstansi.
Sementara itu, aspirasi berbeda datang dari Aceh yang dipimpin Muzakir Manaf atau Mualem. Meski Aceh tidak mengalami pemotongan TKD—karena Presiden Prabowo Subianto telah memberikan alokasi penuh mengingat Aceh menjadi wilayah paling terdampak—pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan serius. Salah satu persoalan utama adalah sektor pangan, terutama akibat lebih dari 50.000 hektare sawah tertutup endapan lumpur pascabanjir.
“Jika ini tidak segera dibenahi, sudah pasti akan berdampak pada mata pencaharian warga dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan,” kata Mualem.
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur penghubung seperti jalan dan jembatan yang belum sepenuhnya pulih. Hingga kini, pemulihan baru mencapai sekitar 60 persen, sementara jembatan penghubung antar kecamatan dan desa masih banyak yang belum tersentuh. Bahkan di beberapa wilayah seperti Aceh Timur dan Aceh Utara, warga—termasuk anak-anak sekolah—masih harus menggunakan rakit untuk menyeberang sungai.
“Maka kami mohon kebijakan secepatnya agar masyarakat bisa menyeberangi sungai-sungai yang lebarnya mencapai 100 hingga 150 meter,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong percepatan pemulihan melalui koordinasi lintas kementerian. Ia meminta sejumlah menteri terkait untuk turut terlibat aktif dalam pemulihan di tiga provinsi terdampak.
Ia menekankan pentingnya peran Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, dan Menteri Ekonomi Kreatif untuk membantu menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat, khususnya pasar tradisional, warung, dan pelaku UMKM.
Dalam rapat yang berlangsung hampir empat jam itu, dibahas pula berbagai indikator pemulihan bencana yang masih memerlukan perhatian banyak pihak. Fokus pembahasan mencakup tata kelola pemerintahan, layanan kesehatan dan pendidikan, akses transportasi darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial. Tito menegaskan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci utama percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, seraya menyatakan optimisme bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan unsur nonpemerintah dapat mempercepat proses pemulihan.
Khusus untuk Aceh, penanganan pascabencana dinilai membutuhkan upaya ekstra karena banyak permukiman tertimbun lumpur. Oleh sebab itu, prioritas utama diarahkan pada pembersihan endapan lumpur dan normalisasi muara sungai.
“Kuncinya ada pada pembersihan lumpur. Jika lumpur dibersihkan dan sungai dikeruk, penanganannya akan jauh lebih mudah. Dengan dukungan tambahan personel TNI-Polri dan sekolah kedinasan sekitar 15.000 orang, saya optimistis dua minggu bisa selesai,” ujar Tito.
