Baca Juga
Portalandalas.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera melakukan perombakan menyeluruh terhadap jajaran direksi Bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya serius pemerintah dalam membenahi tata kelola BUMN yang selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Bogor, Sabtu (31/1/2026). Ia menilai persoalan utama saat ini terletak pada rapuhnya birokrasi serta lemahnya sistem pengawasan yang berakar dari level kepemimpinan.
Sjafrie juga menyoroti kebijakan perbankan Himbara yang selama ini dianggap lebih mengutamakan pembiayaan bagi pengusaha besar, sementara pelaku usaha kecil dan menengah justru kurang mendapat perhatian.
“Selama ini kredit lebih banyak mengalir ke pengusaha besar dibandingkan pengusaha kecil. Karena itu Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian direksi secara menyeluruh. Pemerintah sudah menyiapkan sistem tata kelola baru untuk membenahi BUMN,” tegas Sjafrie.
Dalam proses regenerasi kepemimpinan tersebut, pemerintah akan menerapkan pola talent scouting untuk mencari figur-figur baru yang layak memimpin. Fokus pencarian tidak lagi pada tokoh lama di lingkaran kekuasaan, melainkan pada sosok yang memiliki integritas, kapasitas profesional, serta nasionalisme yang kuat.
“Kita butuh pemimpin yang bukan hanya cerdas secara intelektual dan berpengalaman secara praktik, tapi juga punya kecintaan terhadap Tanah Air. Generasi muda yang cerdas, militan, dan kredibel harus tampil menjaga arah ekonomi Indonesia,” tambahnya.
Melawan Dominasi Segelintir Elite Ekonomi
Tak hanya soal perbankan, Sjafrie juga mengungkapkan persoalan serius terkait ketimpangan ekonomi nasional. Berdasarkan data yang ia terima, kekayaan sumber daya alam Indonesia disebut hanya dinikmati oleh sekitar 10 pengusaha besar.
Ia menilai, meski secara formal terlihat legal, praktik bisnis yang dijalankan kelompok tersebut justru banyak merugikan negara, dengan kebocoran anggaran yang nilainya mencapai Rp5.770 triliun.
“Ada yang tampil seolah legal, tapi praktiknya justru ilegal. Saat ini yang terancam bukan hanya ekonomi, tapi kedaulatan negara,” ungkap Sjafrie.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), ia memastikan akan ada tindakan tegas terhadap berbagai praktik ilegal, mulai dari pertambangan hingga penyelundupan komoditas seperti timah dan sawit yang telah berlangsung sejak era reformasi.
Sjafrie menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah tidak akan memberikan ruang toleransi bagi pihak-pihak yang merusak kedaulatan negara demi kepentingan pribadi dan kelompok.
