Baca Juga
Portalandalas.com - JAMBI – Sebagai langkah memperkuat kualitas kader sekaligus menegaskan arah perjuangan organisasi, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jambi menggelar kegiatan Pendidikan Politik dan Sosialisasi Konsepsi Dasar Partai, Kamis (22 Januari 2026), yang berlangsung di Aula Gedung DPW PKS Jambi.
Kegiatan ini diikuti oleh unsur DPTW, DPTD, para anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota, dan Anggota Utama PKS Jambi. Acara dimulai pukul 16.00 WIB hingga malam hari, dengan dua sesi utama yang dirancang untuk memperdalam pemahaman ideologi, penguatan organisasi, serta penegasan arah kebijakan perjuangan partai.
Acara dibuka langsung oleh Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jambi, Heru Kustanto, M.Pd. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pendidikan politik harus berorientasi pada dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Pendidikan politik bukan hanya soal memahami aturan internal partai, tetapi bagaimana nilai perjuangan itu diwujudkan dalam sikap, kebijakan, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kader PKS harus memahami arah perjuangan agar setiap langkah tetap konsisten dalam melayani umat dan rakyat,” ungkap Heru Kustanto.
Selain pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PKS sebagai fondasi tata kelola organisasi dan penguatan disiplin struktural, peserta juga mendapatkan materi tentang Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan Partai (FDPPP) serta Platform PKS dalam Pembangunan Indonesia. Seluruh materi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS sebagai narasumber utama.
Melalui kegiatan ini, PKS Jambi menargetkan terbentuknya kesamaan pemahaman seluruh peserta terkait nilai, arah perjuangan, dan peran PKS dalam pembangunan bangsa, sehingga mampu menjalankan fungsi politik secara bertanggung jawab, beretika, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh semangat, sekaligus menegaskan komitmen PKS Jambi untuk terus membangun kualitas kader sebagai pondasi utama pelayanan publik yang berkelanjutan.
