Ia menjelaskan bahwa menjelang Tahun Anggaran 2025, pihaknya telah mengundang seluruh bendahara pengeluaran serta pejabat terkait sekitar dua pekan sebelumnya untuk berdiskusi. Namun undangan tersebut tidak dihadiri.
Reno mengungkapkan, salah satu dinas mengajukan pencairan anggaran tahap pertama dan telah diproses pada siang hari, 31 Desember. Namun pada malam harinya, sekitar pukul 21.00, dinas yang sama kembali mengajukan pencairan.
Menurutnya, ia telah menyampaikan penjelasan secara baik kepada bendahara pengeluaran dan hal tersebut dapat diterima. Akan tetapi, pejabat terkait justru tidak menerima penjelasan tersebut dan meminta bertemu langsung.
“Saya sebenarnya sudah berupaya menghindari pertemuan, namun yang bersangkutan memaksa masuk. Dari situlah kemudian terjadi miskomunikasi,” ujar Reno.
Ia juga menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) seharusnya menempuh jalur koordinasi dengan melaporkan persoalan kepada atasan, Inspektorat, Sekda, atau Wali Kota agar tidak mengganggu sistem pemerintahan.
Melalui klarifikasi ini, Reno berharap masyarakat dan pihak terkait dapat memahami bahwa langkah yang diambilnya semata-mata untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan dalam administrasi keuangan daerah.
