Baca Juga
Portalandalas.com - Tingginya minat masyarakat Jambi untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2026 terlihat dari banyaknya calon jamaah yang telah menuntaskan pelunasan biaya perjalanan haji.
Sampai dengan batas akhir pelunasan, sebanyak 3.527 calon jamaah haji asal Provinsi Jambi tercatat telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Jumlah tersebut bahkan melampaui kuota resmi haji yang ditetapkan pemerintah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, menyampaikan bahwa kuota haji Jambi pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 3.252 jamaah. Dengan tingkat pelunasan yang mencapai sekitar 108 persen, pemerintah optimistis seluruh kuota keberangkatan dapat terisi secara optimal.
Proses pelunasan Bipih dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 2.484 jamaah telah menyelesaikan pembayaran. Selanjutnya, pada tahap kedua yang berlangsung pada 2 hingga 9 Januari 2026, tercatat tambahan 428 jamaah yang melakukan pelunasan, serta 615 jamaah cadangan yang disiapkan untuk mengantisipasi adanya jamaah yang batal berangkat.
Pelunasan tahap kedua diperuntukkan bagi calon jamaah yang sebelumnya menghadapi kendala administrasi, seperti gangguan sistem, penggabungan mahram, pendamping jamaah lanjut usia, maupun jamaah yang masuk dalam daftar cadangan.
Untuk penyelenggaraan haji 2026, besaran Bipih bagi jamaah asal Jambi ditetapkan sebesar Rp26.451.000. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya jamaah tanpa mengurangi mutu layanan.
Secara teknis, jamaah haji Jambi direncanakan akan diberangkatkan dalam tujuh kelompok terbang (kloter) penuh dengan kapasitas masing-masing 445 orang, serta satu kloter gabungan yang berisi 161 jamaah. Dari keseluruhan jamaah tersebut, sekitar 30 persen merupakan jamaah lanjut usia.
Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi juga mengimbau seluruh calon jamaah agar melakukan persiapan secara matang, terutama terkait kondisi kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan menjadi persyaratan utama sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi guna memastikan keselamatan serta kelancaran pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
